Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5% Lebih di Q4
Foto: Sri Mulyani dalam acara CEO Banking Forum - Leadership Sharing: Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis. (Tangkapan layar Youtube IBI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis ekonomi Indonesia di kuartal IV/2022 akan tumbuh di atas 5%, sejalan dengan konsumsi masyarakat meningkat di akhir tahun.
"Di kuartal IV pertumbuhan ekonomi akan tetap kuat di atas 5% atau sekitar 5%. Karena kita lihat kondisi dari masyarakat konsumsi kita masih tumbuh sangat kuat, bahkan mobilitas menjelang akhir tahun meningkat," katanya dalam CEO Banking Forum, dikutip Rabu (11/1/2023).
Selain itu, optimisme Sri Mulyani dilandasi oleh penerimaan pajak di daerah yang berasal dari restoran, hotel, biaya parkir yang diperkirakan bisa naik hingga 120%. Dia melihat hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan hampir di semua daerah.
"Penerimaan pajak daerah-daerah dari sisi pajak restoran, hotel, parkir naiknya enggak 11 persen, 20 persen. Naiknya itu 60 persen bahkan 120 persen, ini enggak cuman fenomena di Jakarta, ini fenomena hampir di semua daerah," tegasnya.
Sayangnya, dia melihat pertumbuhan ekonomi di Sumatera masih tertinggal. Dia memperkirakan Sumatera hanya akan tumbuh 4,7% di akhir tahun.
Bertolak belakang dengan Sri Mulyani, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2022 akan mencapai 4,8-4,95% atau di bawah 5%. Dia menuturkan hal ini salah satunya dipicu oleh perlambatan ekspor dan konsumsi.
"Harga komoditas sudah mulai mengalami moderasi, tetapi yang paling berpengaruh adalah konsumsi. Kenapa? karena dibandingkan kuartal IV-2021 pertumbuhannya lumayan tinggi, di kuartal IV-2022 meski ada pelonggaran mobilitas, tetapi mometum Nataru masih belum maksimal," kata Bhima.
Adapun, konsumsi ini terkendala dengan efek inflasi dan kenaikan suku bunga acuan BI. "Itu juga hambatan dari laju konsumsi rumah tangga," ungkapnya.
Kondisi ini, menurut Bhima, bisa menjadi cerminan bahwa tantangan di kuartal I-2023 akan cukup kompleks. "Jadi perlu diwaspadai juga dengan indikator penjualan ritel yang melambat akan berlanjut di kuartal I-2023," katanya.
Oleh karena itu, dia menyarankan stimulus pemerintah akan diperlukan pada awal tahun 2023. Contohnya, relaksasi pajak dan pembukaan kesempatan kerja yang lebih besar dan kecepatan serapan belanja anggaran di pusat dan daerah.
[Gambas:Video CNBC]
Awas Kaget! Jokowi Beberkan Prospek Terbaru Ekonomi RI
(haa/haa)
