Deg-Degan Ada Krisis Pangan, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal menerbitkan kebijakan baru soal harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras, jagung, dan kedelai. Rencana HPP baru ini menyusul kenaikan sejumlah biaya dalam komponen harga komoditas pangan tersebut.

Penetapan HPP komoditas pangan ini juga ditujukan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan stabilisasi pasokan dan harga untuk komoditas beras, jagung, serta kedelai.

Hal itu diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 12/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan No 13/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), serta Perbadan No 14/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP).

Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 24/2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp 4.200 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp 8.300 per kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, peraturan baru ini disiapkan sebagai landasan teknis dalam penyelenggaraan CPP tahap pertama. Yang meliputi komoditas beras, jagung, dan kedelai.

"Untuk mekanisme pengadaan CBP, CJP, dan CKP diprioritaskan melalui pembelian produksi dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/1/2022).

Metode pengadaan, lanjutnya, dapat melalui pembelian langsung, maupun pengalihan stok komersial. Atau pengadaan lain seperti mekanisme closed loop, contract farming, dan kemitraan.

"Nilai pembelian produksi dalam negeri mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang saat ini sedang dibahas dan akan ditetapkan dalam Perbadan selanjutnya," kata Arief.

Sebelumnya, Arief mengatakan, rencana mengkaji kembali HPP beras menyusul naiknya biaya produksi dan ongkos transportasi sehingga perlu penyesuaian.

"Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik," ujarnya.

Arief berjanji, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.

Selain itu, katanya, HPP baru diperbaiki agar lebih adil bagi petani, penggilingan, dan masyarakat.

Pengelolaan Cadangan

Di sisi lain, dia menambahkan, pengelolaan cadangan pangan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan pelepasan.

"Untuk menjaga kualitas cadangan pangan, perputaran stok ini harus betul-betul menjadi perhatian dan dijalankan sesuai dengan rencana penyaluran," katanya.

"Kita sudah tetapkan batas waktu simpan masing-masing komoditas. Beras batas waktu simpannya 4 bulan, jagung dan kedelai 3 bulan. Kita juga telah atur dan siapkan mekanisme pelepasannya apa bila sudah mendekati batas waktu," tambah Arief.

Antisipasi Resesi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir mengantisipasi dampak resesi, terutama di kalangan masyarakat kecil.

Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang terancam panennya gagal terserap maksimal oleh pasar.

Juga untuk mengantisipasi krisis pangan tahun ini karena kondisi pasokan global masih belum stabil.

Hal ini merupakan hasil Rapat Kabinet yang digelar Selasa (6/12/2022) lalu. Yang menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan penting untuk mengantisipasi resesi ekonomi.

"Tadi kan bicara mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan bapak Presiden bagaimana BUMN menjadi off taker," ujar Erick dalam pernyataannya dikutip Rabu (7/12).