
Janji Pemerintah Soal Ketahanan Pangan Tak Boleh Kendor!

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog menyatakan bahwa proses logistik impor beras terkendala oleh cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini. Hal itu menyebabkan beras impor yang tiba di pelabuhan di Indonesia belum mencapai 200.000 ton seperti target yang ditetapkan hingga akhir 2022.
Sebanyak 200.000 ton beras impor sudah keluar dari negara asal. Sebagian beras impor sudah masuk gudang Bulog. Ada juga beberapa yang masih dalam proses pembongkaran di pelabuhan. Namun demikian, ada sebagian beras impor tersebut yang belum tiba di pelabuhan Indonesia.
Hal ini disebabkan ada kendala karena ombak dan curah hujan tinggi sehingga sebagian kecil kapal beras impor ini ada yang belum berlabuh. Jika stok beras ngaret, Maka yang dinilai akan dirugikan tentu petani, masuknya beras impor akan menekan harga di tingkat usaha tani. lantaran petani di Indonesia akan mengalami panen raya pada Maret - April 2023 mendatang.
Zulhas sempat memperingatkan Bulog untuk melakukan impor beras hanya sampai akhir Februari 2023 saja. Namun Perum Bulog juga berencana untuk melakukan impor beras lagi sebesar 300 ribu ton pada awal 2023.
Dengan demikian, total impor beras yang dilakukan oleh Bulog mencapai 500 ribu ton. Barang impor tersebut akan menjadi cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh gudang Bulog di seluruh Indonesia.
Adakah Strategi Lain Jaga Ketahanan Pangan?
Bulog sebetulnya punya cara selain impor untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras. Salah satunya dengan membeli langsung dari petani dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Persoalannya, Bulog tidak bisa sembarangan membeli beras dari petani.
Mekanismenya diatur lewat Peraturan Menteri Perdagangan No.24/2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras.
Beleid itu menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250/kg. Sementara gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250/kg dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300/kg. Sedangkan beras di gudang Perum Bulog Rp8.300/kg.
Masalahnya, Bulog sudah tidak bisa lagi memperoleh beras dengan HPP yang sudah ditetapkan lewat Permendag karena harganya sudah di atas HPP. Dengan demikian, impor dinilai menjadi satu-satunya jalan paling masuk akal saat ini.
Selain itu, sejumlah upaya bisa dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu sendiri. Apa saja masalah yang ada dihulu? Yang jelas, produksinya harus ditingkatkan dengan kualitas yang baik, harus dijamin apakah sarana produksi itu sesuai dengan harapan.
Kalau dilihat, produktivitas beras di Indonesia masih terbilang stagnan lantaran terhambat oleh masalah-masalah yang harusnya bisa dibenahi sejak lama.
Di sisi lain, pemerintah menjawab ketahanan pangan dengan upayanya yang sudah tak asing lagi, yakni kebijakan Food Estate. Pertanyaannya, apakah kebijakan pangan ini akan mengulang kesuksesan kebijakan pangan di Era Presiden Suharto?
Dari aspek tenaga kerja sektor pertanian. berulang kali dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Food Estate mengusung konsep pertanian berkelanjutan.
Artinya, program ini diharapkan akan terus menerus bergulir dalam waktu yang lama. kita semua bersepakat bahwa sebuah kebijakan atau program merupakan barang mati yang perlu dihidupkan. Ibarat sinopsis yang memerlukan aktor untuk menghidupkannya, food estate membutuhkan petani yang menghidupkan programnya.
Berbicara tentang keberlanjutan pertanian di Indonesia sama halnya dengan berbicara keberlanjutan petaninya. Saat ini memang terdapat banyak teknologi pertanian modern yang akan memudahkan pelaksanaan proses pertanian tanpa melibatkan banyak tenaga kerja.
Namun, harus dipertimbangkan pula bahwa salah satu tujuan dari food estate adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bagaimanapun janji ini harus tetap diwujudkan tak boleh kendor.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aum/aum)