Deretan Negara Tutup Pintu Keluar Dolar, Pak Jokowi Berani?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom menyarankan, agar pemerintah memberlakukan kebijakan kontrol devisa, seperti yang sudah dijalankan oleh negara lain.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto menjelaskan, kebijakan Indonesia saat ini memperbolehkan menyimpan DHE di rekening khusus dalam waktu sebentar, tanpa dikonversi ke rupiah.

Setelah dalam kurun waktu tertentu, mereka dapat memindahkan DHE-nya ke negara lain.

Pemberian sanksi terhadap eksportir yang tidak menaruhnya ke rekening khusus juga nyatanya tak berhasil membuat DHE bertahan lama parkir di Indonesia.

Oleh karena itu, Agus menilai, pemerintah sangat memungkinkan untuk kembali menerapkan kontrol devisa, seperti yang sudah pernah dijalankan pada era 1970-an.

"Sangat mungkin dan sangat bisa (kontrol devisa). Sudah saatnya Indonesia menghentikan menganut rezim devisa bebas. Atau paling tidak mengurangi sistem rezim devisa bebas," jelas Agus kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (4/1/2022).

Indonesia setidaknya bisa meniru kebijakan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang mewajibkan kepada para eksportir, untuk menahan DHE di negaranya dalam kurun waktu 3-6 bulan.

Lewat adanya kontrol devisa tersebut, kata Agus Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Sehingga dapat menguatkan posisi cadangan devisa negara.

Lagipula, para eksportir mestinya sadar diri, sudah mengeruk hasil bumi di Indonesia, setidaknya 'berterima kasih' dengan menyimpan DHE-nya di dalam negeri.

"Rasanya tidak etis jika dalam produksinya menggunakan seluruh sumber daya ekonomi di Indonesia tapi menempatkan uangnya di luar negeri," jelas Agus.

Adapun rezim devisa kontrol yang pernah dijalankan di Indonesia pada zaman kolonial atau pada 1970-an. Kebijakan ini berlangsung hingga tahun 1999 dan setelah itu kebijakan rezim devisa bebas pun diterapkan.

Lewat rezim devisa kontrol tersebut, setiap penduduk tidak diberikan kebebasan untuk memiliki dan menggunakan devisa.

Artinya, ada pembatasan dalam jumlah pembelian dan penjualan mata uang asing, antara penduduk dan non penduduk termasuk kewajiban menjual devisa kepada negara.

Lewat rezim devisa kontrol ini juga pemerintah membatasi perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan non penduduk, termasuk aset dan kewajiban luar negeri antar penduduk juga dibatasi.