'Kebijakan Tarif KRL Untuk Orang Kaya Susah Diterapkan'

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk membedakan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berdasarkan tingkat kemampuan pengguna jasa atau penumpang KRL dinilai sulit diimplementasikan. Sebab, penghasilan yang menjadi batasan pendapatan untuk mereka yang golongan mampu, serta siapa yang akan melakukan verifikasi dan bagaimana mekanisme verifikasinya masih terus menjadi perbincangan saat ini.

Baca: Subsidi KRL Diotak-Atik, Kok Beli Mobil Bakal Disubsidi?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, kalau kata "dasi" itu sebagai metafor saja untuk menggambarkan golongan mampu, maka akan ada masalah dalam menentukan indikator dan seleksinya.

"Jadi gagasan membedakan tarif KRL berdasarkan kemampuan itu justru sulit diimplementasikan," kata Darmaningtyas kepada CNBC Indonesia, Kamis (29/12/2022).

Namun, lanjut dia, berbeda halnya jika tarif dibuat naik secara merata dan bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan subsidi. Jika mengimplementasikan ini, maka basis datanya bisa diperoleh dari Kementerian Sosial, meskipun data tersebut tetap perlu diperbarui. Tetapi mekanisme ini akan jauh lebih mudah verifikasinya.

Sementara itu, PT KCI yang mengoperasikan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di wilayah Jabodetabek maupun lintas Yogya-Solo sejak 2021 lalu telah mengusulkan adanya penyesuaian tarif KRL. Ini mengingat sejak 2016 belum pernah mengalami penyesuaian sementara inflasi terus bertambah dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok juga telah naik berulang kali.

Namun usulan kenaikan tarif tersebut belum disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Ia menjelaskan, sebetulnya besaran kenaikan tidak terlalu signifikan karena hanya Rp 2 ribu untuk 25 km pertama saja. Jadi andaikan setiap pengguna KRL dalam sekali perjalanan bayar Rp 3 ribu maka dengan kenaikan tersebut pengguna akan membayar menjadi Rp 5 ribu.

"Dibandingkan dengan kenaikan angkutan online yang bisa naik kapan saja, kenaikan tarif KRL ini sebetulnya tidak signifikan," tuturnya.

"Bagi penumpang KRL yang pendapatannya pas-pasan, seperti petugas cleaning service, penjaga keamanan, penjaga toko, atau pekerja serabutan dan merasa keberatan dengan kenaikan tarif tersebut dapat mengajukan keringanan dan nantinya diberikan tarif sesuai dengan kemampuan. Dengan begitu subsidi tersebut tepat sasaran karena diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan," tambah dia.

Sebab, lanjutnya, sangat mungkin dari penumpang KCI di wilayah Jabodetabek yang rata-rata telah mencapai lebih dari 800 ribu penumpang setiap harinya, mungkin yang tidak mampu membayar kenaikan tarif sebesar Rp 2 ribu tersebut hanya sekitar 10-20% saja.

"Memverifikasi data 10-20% jelas jauh lebih ringan dibandingkan dengan menyeleksi berapa persen dari 800 ribu itu yang masuk golongan mampu," tukasnya.

Lebih lanjut, Darmaningtyas mengatakan, kenaikan tarif Rp 2 ribu untuk 25 km pertama tidaklah terlalu berat bila dibandingkan dengan kenaikan tarif ojek online atau taxi online yang setiap saat bisa naik lebih dari Rp 2 ribu dan masyarakat tetap menggunakannya.

Menurutnya, masyarakat pengguna jasa KRL juga perlu diedukasi.

"Masak tarif KRL naik Rp 2 ribu saja dikeluhkan, tapi tetap menggunakan transportasi online dengan tarif yang sewaktu-waktu naik lebih tinggi, dan tidak protes," katanya.

"Bagi mereka yang tidak mampu, mereka bisa mengajukan permohonan subsidi dan Pemerintah dapat memberikan subsidi tersebut tepat sasaran."

Selanjutnya, ia turut menyampaikan bahwa sampai dengan sekarang ini telah banyak perbaikan layanan yang diberikan oleh PT KCI kepada pengguna dan semuanya itu memiliki kenaikan biaya operasional.

"Kalau tarifnya tidak boleh naik, sementara PSO-nya juga dibatasi, bagaimana PT KCI dapat menjamin keberlanjutan layanan? Ini saya kira yang harus dipahami bersama, baik regulator maupun masyarakat pengguna," pungkasnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Maju Mundur Tiket KRL 'Premium' Berlaku, Jadi Nggak?