Eksklusif Menteri PANRB
Pensiunkan PNS, Menteri PANRB: Sekarang Pakai HP Semua Beres!
Foto: Infografis/ Profesi yang Bisa DIganti Robot/ Edward Ricardo Sianturi
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menilai rencana pengaturan pensiun dini massal yang termuat dalam draf Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) sesuai dengan perkembangan zaman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, perkembangan yang terjadi secara global saat ini adalah adanya proses penyederhanaan birokrasi hingga adanya perampingan organisasi, terutama akibat pemanfaatan teknologi digital.
"Jadi ide publik bersama teman-teman dewan (DPR) ini selaras dengan perkembangan di luar organisasi pemerintah yang sekarang dengan teknologi kan terjadi disrupsi, di samping itu terjadi percepatan pelayanan," kata Anas saat ditemui di kantornya, Rabu (28/12/2022).
Jika tidak adanya pembenahan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perkembangan teknologi digital itu, Anas menekankan, dari sisi pelayanan pemerintahan akan semakin tertinggal. Proses percepatan layanan publik pun dipastikannya semakin sulit terealisasi.
"Kalau percepatan pelayanan ini tidak segera diubah di internal birokrasi dengan menyiapkan SDM dan digitalisasi, tentu kita akan ketinggalan. Ini kita lihat dari indeks kepuasan publik, salah satunya kecepatan kita dalam melayani," ujarnya.
Proses pemanfaatan perkembangan teknologi digital ini akan mendorong otomasi dalam proses birokrasi sehingga tidak memerlukan tenaga manusia terlalu banyak. Menurut Anas, kondisi ini telah terjadi di berbagai industri yang turut mengedepankan pelayanan terhadap nasabah, misalnya di perbankan.
"Kalau sekarang urusan private bisa diberesin dengan hp, private banking, semua transaksi. Kenapa urusan publik tidak ke situ?," ucap dia.
Presiden Joko Widodo pun menurut Anas telah lama memberi perhatian terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam birokrasi. Makanya, kini mal pelayanan publik atau MPP pun telah semakin banyak menerapkan teknologi digital dalam pelaksanaan proses birokrasinya, termasuk di tingkat daerah.
"Kita sekarang arahnya ke mal pelayanan publik digital. Jadi MPP digital ini sekarang terus kita dorong, sehingga beberapa urusan ini sebenarnya sudah kita beresin dengan teknologi, dengan hp misalnya," ucap Anas.
Dengan begitu, pembahasan yang muncul dalam RUU ASN, termasuk di dalamnya pengaturan pensiun dini massal yang termuat dalam pasal 87 ayat 5 draf RUU itu turut mengakomodir kepentingan pemerintah untuk merespons pemanfaatan teknologi digital.
"Ini daerah-daerah yang kepala daerahnya agresif dan hebat ini sudah terjadi tapi bagi kepala daerah yang biasa-biasa ini belum terjadi. Maka supaya seragam kita sedang dorong adanya replikasi pelayanan publik sehingga diskusi tadi sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mereka melayani masyarakat," tutur Anas.
 Foto: 'MENPAN-RB BUKA-BUKAAN SOAL NASIB PNS DI 2023' |
Simak, wawancara eksklusif Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama CNBC Indonesia bertajuk 'MENPAN-RB BUKA-BUKAAN SOAL NASIB PNS DI 2023' dalam program Nation Hub, 29 Desember 2022, pukul 18.30 WIB.
[Gambas:Video CNBC]
Nah! Ini Alasan PNS Tertarik dengan Ide Pensiun Dini Massal
(mij/mij)
