Penanganan Sampah Belum Beres, RI Siap Kelola Limbah Baterai?
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kementerian LHK)
Jakarta, CNBC Indonesia - Penanganan sampah di Indonesia hingga saat ini rupanya belum menemui titik terang. Bahkan, urusan sampah sampai membuat geram Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bukan tanpa sebab, mengingat sejak dia menjabat Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden saat ini, urusan sampah tak kunjung beres. Sementara, Indonesia sendiri berambisi menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia.
Lantas, bagaimana nasib dari sampah atau limbah baterai kendaraan listrik yang diproduksikan di dalam negeri? Jika urusan sampah organik maupun sampah anorganik saja belum juga beres, apakah RI sanggup mengelola limbah baterai kendaraan listrik?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk urusan pengolahan limbah baterai sendiri, sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan proses daur ulang di dalam negeri.
Dengan demikian, limbah yang dihasilkan dari produksi baterai dapat teratasi dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari proses daur ulang limbah baterai yang sudah dibangun di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.
"Itu kemarin di Morowali sudah disiapkan jadi recycle dari baterai untuk diurai lagi, recycle elektronik untuk dipecah per komponen lagi. Memang kalau elektronik memang harus di recycle," ungkapnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (21/12/2022).
Meski begitu, proses pengolahan daur ulang limbah baterai juga harus mempertimbangkan volume impor dan ekspor untuk mencapai nilai keekonomian. Apabila proses pengolahan limbah baterai di dalam negeri tidak mencukupi nilai keekonomiannya, maka menurutnya harus diproses di tempat lain.
"Makanya, di Morowali diproses semacam itu," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalan pada program perlindungan dan pembangunan lingkungan tak ada yang berjalan. Padahal, sejak 2019 lalu, sudah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Saya pengalaman sejak Wali Kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Mau membuat apa in generator saja urusan tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai dulu 20 tahun sampai sekarang belum beres," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Rabu (21/12/2022).
Hal yang sama juga terjadi saat dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku sudah memulai program pengelolaan sampah di Sunter, namun hingga kini tak ada progres yang signifikan.
Jokowi pun tidak mempedulikan sistem apa yang digunakan, asalkan persoalan sampah ini bisa berjalan. Sementara persoalan dana sudah tersedia di BPDLH.
"Mau pake sistem apapun silahkan, tapi selesai gitu lho," tandasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Parah! Ada 'Gunung Neraka' Sampah di Pulau Surga Lombok
(wia)
