Kacau Balau! Kesal Jokowi Memuncak Soal Sampah & Mangrove

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalan pada program perlindungan dan pembangunan lingkungan tak ada yang berjalan. Padahal sejak 2019 lalu, sudah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Jokowi mencontohkan soal pengelolaan sampah.

"Saya pengalaman sejak walikota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Mau membuat apa in generator saja urusan tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai dulu 20 tahun sampai sekarang belum beres," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Rabu (21/12/2022)

"Di DKI, sunter itu kita mulai sampai sekarang tanda tangan saja belum padahal sudah kita rencanakan. Belum, saya gak tau apa sudah," ungkapnya.

Baca: Jokowi Sindir Program Tanam 1 Miliar Pohon, 'Saya Hitung'

Jokowi tidak mempedulikan sistem apa yang digunakan, asalkan persoalan sampah ini bisa berjalan. Sementara persoalan dana sudah tersedia di BPDLH. "Mau pake sistem apapun silahkan tapi selesai gitu lho," jelas Jokowi.

Foto: Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 dihadiri Presiden Joko Widodo serta beberapa menterinya. (Tangkapan Layar Youtube Kementerian LHK) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 dihadiri Presiden Joko Widodo serta beberapa menterinya. (Tangkapan Layar Youtube Kementerian LHK)

Kemudian soal mangrove, menurut Jokowi banyaknya program penanaman hanya sebatas simbolik. Tidak ada yang sesuai, baik dari sisi jumlah yang ditanam, hingga pemeliharaan. Jokowi juga menyentil pemerintah daerah yang optimal mengeksekusi program tersebut tapi tetap meminta dana ke pemerintah pusat.

"Harus konkrit, bisa di kalkulasi. Kalau tidak, lupakan," tegas Jokowi.

Baca: RI Diam-Diam Punya Duit Khusus Rp 14,52 Triliun, Untuk Apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada persoalan dana dalam program ini. Namun, setidak untuk memulai harus ada kejelasan dari progam tersebut.

"Waktu itu dimintakan anggaran dari sisi tipping fee. Kemudian KPBU dari sisi instrumen fiskal ada nggak lingkungan terutama sampah dan ini kita akan lihat. Namun kan presiden melihat hampir semuanya masih belum yang jalan," papar Sri Mulyani di kesempatan yang sama.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi 'Colek' Gubernur DKI Gara-Gara Masalah Sampah