Jokowi Larang Ekspor CPO Sampai Bauksit, Bikin Dunia Ngamuk!

Maesaroh, CNBC Indonesia

21 December 2022 15:42

Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan Pers Presiden Joko Widodo — Foto: Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan Pers di Istana Merdeka, 21 Desember 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Sebelum bauksit, Jokowi juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia.

Bijih nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.
Atas larangan tersebut, Indonesia kemudian digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) karena dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional.

Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Namun, Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO tersebut.

Baca:

Dunia Ingin Kuasai 'Harta Karun' RI, Termasuk Mantan Penjajah

Jokowi menegaskan larangan ekspor nikel ditujukan semata-mata untuk meningkatkan hilirisasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan hilirisasi nikel terbukti melambungkan pendapatan negara dari Rp 17 triliun pada 2014, menjadi Rp 326 triliun pada 2021.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor nikel memang meningkat dari US$ 646,7 juta pada 2017 menjadi US$ 1,28 miliar pada 2021. Pada Januari-Oktober 2022, nilai ekspornya sudah melonjak 418% menjadi US$ 4,7 miliar.

Pada 2022, Jokowi berkali-kali mengejutkan dunia dengan larangan ekspornya. Pada awal tahun ini, atau persis 1 Januari 2022, pemerintah tiba-tiba saja melarang ekspor batu bara.

Larangan ekspor batu bara yang sempat dilakukan pada awal tahun ini dipicu karena menipisnya pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero).
Produsen batu bara banyak yang memilih untuk ekspor ke luar negeri daripada memasok ke PLN karena harga di pasar internasional sedang melambung.

Baca:

Terbongkar! yang Gugat Nikel RI ke WTO Ternyata 'Penjajah'

Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara thermal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing.

Pemerintah Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak RI untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut.

Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia, setelah China dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batu baranya pada Indonesia.

Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020, Indonesia mengekspor sebesar 26,97 juta ton ke Jepang pada 2020. Jumlah ini terbesar ketiga setelah ekspor ke China sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton.

Larangan ekspor batu bara ini akhirnya dicabut pada 1 Februari 2022. Artinya, larangan ekspor batu bara hanya berlangsung selama satu bulan.

Minyak goreng menjadi perbincangan panas dari Januari hingga Maret 2022. Bukan hanya harganya yang meroket, tetapi juga produknya tiba-tiba menghilang dari pasaran.

Kondisi ini membuat ibu-ibu rumah tangga teriak karena harga minyak goreng yang mahal dan sulit diperoleh. Antrean panjang terjadi di beberapa kota demi mendapatkan minyak goreng murah.

Harga minyak goreng melejit sejalan dengan melonjaknya harga minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar internasional. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai kebijakan untuk menekan harga minyak goreng, termasuk dengan memberlakukan satu hara yakni Rp 14.000 per liter.

Persoalan minyak goreng belum juga berakhir hingga April 2022. Presiden Jokowi pun mengambil langkah drastis.

Pemerintah resmi melarang ekspor CPO, minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil mulai 28 April 2022.

Baca:

Jokowi Larang Eskpor Bauksit, Berapa Jumlah Produksi RI?

Larangan ekspor ini menggemparkan karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah sempat menggonta-ganti kebijakan larangan ekspor dalam kurun waktu empat hari sampai membuat importir bingung. Pada awalnya CPO tidak masuk dalam komoditas yang dilarang ekspor, tetapi kemudian akhirnya dilarang.

Kedua, larangan ekspor dilakukan di tengah kekhawatiran dunia mengenai pasokan minyak nabati. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada akhir Februari 2022 membuat pasokan minyak nabati menipis. Harganya pun melonjak tajam.

Rusia dan Ukraina adalah salah satu pemasok besar untuk minyak nabati bijih matahari. CPO merupakan minyak nabati yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Sementara itu, kontribusi CPO Indonesia dalam ekspor minyak nabati global diperkirakan mencapai 60%.

Besarnya posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia inilah yang membuat larangan CPO berpengaruh besar terhadap inflasi global.

Baca:

Sah! Jokowi Resmi Tutup Keran Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023

India sebagai konsumen terbesar CPO Indonesia pun langsung protes dengan kebijakan larangan CPO. Pasalnya, miliaran penduduk dan industri negara Bollywood sangat menggantungkan bahan baku CPO dari Indonesia.

Badan Pangan Dunia (FAO) sampai meminta agar negara-negara di dunia tidak melarang ekspor bahan pangan demi menjaga stabilitas harga.

Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor CPO pada 23 Mei 2022.

Dampak negatif larangan ekspor tidak hanya dirasakan negara importir, tetapi juga Indonesia sendiri. Ekspor Indonesia langsung terjun bebas. Nilai ekspor Indonesia Mei 2022 mencapai US$21,51 miliar atau turun 21,29% dibanding ekspor April 2022.

Setelah CPO, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah akan melarang ekspor komoditas lain. Mantan Wali Kota Solo tersebut pun menepati janjinya dengan mengumumkan larangan ekspor bauksit pada hari ini, Rabu (21/12/2022).

TIM RISET CNBC INDONESIA

Ibu-Ibu Pusing Karena Minyak Goreng, CPO pun Dilarang Ekspor

Pages