Meranti Simpan 'Harta Karun' Bejibun, Tapi Kok Masih Miskin?

Jakarta, CNBC Indonesia - Keributan terkait dengan pernyataan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil masih menjadi sorotan hangat publik.

Seperti diketahui, Bupati Meranti menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan. Lontaran kalimat ini dipicu oleh kekesalannya karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mestinya diterima di daerahnya.

Adil mengungkapkan bahwa DBH yang diterima wilayahnya bisa lebih banyak. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga minyak.

Selain itu, Adil menilai produksi minyak Kabupaten Meranti terus bertambah. Dari hitungannya, penerimaan DBH hanya bertambah Rp700 juta menjadi Rp114 miliar tahun ini.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," ungkapnya, dikutip Senin (19/12/2022).

Dia pun mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Adil pun mengemukakan bahwa Meranti mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500 barel per hari saat ini, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel.

Dari data Kemenkeu, Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui menerima DBH gas bumi, diantaranya DBH SDA Gas Bumi 0,5% dengan realisasi sebesar Rp 0,09 miliar. Sementar, DBH SDA gas bumi 30% sebesar Rp 5,34 miliar.

DBH SDA Minyak bumi 15% memang paling besar di bandingkan dengan DBH lain. Wajar jika dipermasalahkan oleh Bupati Meranti. Namun, Adil mengatakan bahwa dengan DBH ini, Meranti masih dikatakan sebagai wilayah miskin.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang. Jumlah ini bertambah dibandingkan jumlah penduduk miskin di 2020, namun berkurang dibandingkan 2019.

Tercatat, pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 tercatat sebanyak 49,89 ribu orang.

Jika dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68% dari total penduduk Meranti. Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin.

Sayangnya, Kemenkeu tidak tinggal diam atas sikap Bupati Meranti tersebut.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu membongkar bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76% dari Rp 1,4 triliun.

Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76% dan sisanya masih mengendap di bank.

"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, dikutip Senin (19/12/2022).

Terkait dengan DBH migas, Luky mengatakan pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.

"DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu," tegas Luky.

Masalah ini juga mendapatkan perhatian dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Arifin mengatakan bahwa realisasi produksi minyak siap jual atau lifting Blok Malacca Strait yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti belakangan ini menunjukkan adanya tren penurunan.

"Data dari SKK Migas memang menunjukkan demikian, tapi memang meskipun demikian harga dari komoditasnya kan cukup bagus," ungkap Arifin.

Arifin pun mengaku bahwa kementeriannya tidak mencatat mengenai PNBP. Menurutnya, Kementerian ESDM hanya mengurus pencatatan lifting migas.

Hingga saat ini, pihak Bupati Meranti belum memberikan pernyataan apapun. Namun, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan.

Ini dilakukan sebagai bentuk upaya Kemendagri memfasilitasi permasalahan yang terjadi antara bupati itu dengan Kementerian Keuangan terhadap besaran DBH.

"Saya kasih bocoran nih, rencana hari selasa besok mau dilakukan pertemuan, difasilitasi," ujar Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (19/12/2022).