Usai DPR, Pembeli Meikarta Geruduk Kantor Bank Nobu, Ada Apa
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembeli Apartemen Meikarta terus berusaha menuntut haknya. Kali ini, menuntut pengembalian uang dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek Meikarta.
Hari ini, Senin (19/12/2022) konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta gruduk Kantor Bank Nobu di Plaza Semanggi, Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya.
Sebelumnya, pembeli Meikarta ini telah mengadu kepada DPR dan mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juni 2022 yang lalu, namun masih belum mendapatkan respons.
 Foto: Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Senin (19/12/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Senin (19/12/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) |
"Tujuan, menuntut refund ke Bank NOBU bagi anggota yang menggunakan KPA. Serta, menuntut supaya PT Lippo Cikarang Tbk, ikut bertanggung jawab terhadap konsumen PT MSU yang masih belum mendapatkan hak-hak nya sampai saat ini," kata Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana dikutip Senin (19/12/2022).
Sampai dengan saat ini, lanjut dia, sebagian besar unit apartemen masih berupa tanah kosong, di mana seharusnya proses pembangunan apartemen tersebut sudah selesai dibangun dan diserahterimakan sejak tahun 2019.
Sebagaimana diketahui, megaproyek kota terencana ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 silam. Kala itu disebut, nilai investasi mencapai Rp 278 triliun dengan rancangan akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai.
Aep pun mengungkapkan alasan pihaknya kali ini meminta Bank Nobu ikut bertanggung jawab.
"Tetapi atas jaminan bank bahwa unitnya sudah dibeli oleh bank dengan agunan obligasi atau surat berharga bisa berupa sertifikat tanahnya dari developer. Jadi bank sudah langsung beli unitnya ke developer, lalu dikreditkan oleh bank ke konsumennya," jelas Aep kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/12/2022).
Oleh sebab itu, menurut dia, Bank NOBU harus bertanggung jawab ke konsumen karena merekalah yang mengadakan unit. Apalagi selama ini konsumen mencicil atas pembelian unit tersebut ke Bank NOBU.
Pembeli atau konsumen Meikarta dalam hal ini menuntut uang mereka dikembalikan. Karena selama ini mereka tetap melakukan pembayaran dari angsuran tersebut. Bahkan, ada juga pembeli yang mengadu diintimidasi karena tidak melanjutkan pembayaran cicilannya.
Seperti Harry Supriyadi.
Ia mengaku dirinya sempat diintimidasi oleh pihak bank dengan dikirimkan tiga kali surat peringatan karena dia tidak melanjutkan pembayaran cicilannya. Padahal, sebelumnya dia sudah mengirimkan surat kepada pihak bank untuk menahan dulu cicilan tersebut sampai ada kejelasan kapan unit miliknya mulai dibangun kembali.
 Foto: Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Senin (19/12/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Senin (19/12/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) |
"Saya setop cicilan sudah 4 bulan, sejak September 2022 kemarin. Terus saya diintimidasi, ada surat peringatan sebanyak 3 kali, padahal saya sudah bersurat minta option untuk hold cicilan sampai ada kejelasan, atau minta refund. Tapi pihak bank-nya nggak mau tahu, pihak banknya bilang intinya kalau mau dibatalin ya harus dilunasin. Kan kayak gimana ya," curhat Harry kepada CNBC Indonesia.
Bernasib tidak jauh berbeda dengan Harry, ada juga Wendy. Dia meminta uangnya segera kembali. Padahal, cicilannya bakal lunas tiga bulan lagi atau Maret 2023 mendatang. Wendy yang berdagang sepatu di Mangga Dua itu mengambil tenor selama 5 tahun dengan besaran cicilan sebesar Rp 6,5 juta per bulan.
Ia urung menghentikan cicilan karena khawatir ada dampak lain pada BI checking. Di sisi lain, bisnisnya ikut terganggu karena berkurangnya modal akibat membayar cicilan KPA.
"Saya kan dagang, kalau BI checking jelek bahaya. Cicilan Rp 6 juta lebih, kadang ambil dari kartu kredit juga. Ambil dari China sekarang dikit, nggak berani ambil banyak lagi. Harapan refund aja, nggak minta lebih atau kurang," sebut Wendy kepada CNBC Indonesia.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kasihan! Pembeli Meikarta Baru Bisa Dapat Unit Tahun 2027
