Sri Mulyani Cs Tak Akan Beri Subsidi Mobil Listrik Cuma-cuma

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih membahas terkait subsidi sebesar Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk motor listrik.

Dia mengatakan pemerintah sedang menghitung pemberian subsidi kendaraan listrik, sehingga besaran nilai insentifnya pun belum final.

"Seperti yang sudah saya sampaikan kita akan menghitung," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Jumat (16/12/2022).

Rupanya, perhitungan yang dimaksud Sri Mulyani tersebut terkait dengan kriteria kendaraan listrik yang akan menerima subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan pemberian subsidi tersebut tidak serta merta menggelontorkan anggaran secara cuma-cuma. Namun, pemerintah akan menetapkan kriteria kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi.

Baca: Anggaran OJK Resmi di Tangan Menkeu, Iuran Industri Jadi PNBP

Febrio menjelaskan, tidak semua jenis kendaraan listrik baik mobil maupun motor yang mendapatkan subsidi. Namun, Febrio memastikan, kendaraan listrik yang dapat diberikan subsidi harus diproduksi di Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut dimaksud untuk mendorong perputaran ekonomi dalam negeri baik dari segi komponen hingga penciptaan lapangan kerja.

"Kita pastikan tenaga kerjanya di-hire di Indonesia. jadi ada roadmapnya, gak tiba tiba ujug-ujug kita punya program yang gak keluar dari program yang selama ini kita rencanakan," ujar Febrio.

Selanjutnya, jika ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Nantinya akan ditentukan oleh pemerintah secara bertahap.

Baca: Sri Mulyani Bongkar Alasan Mengapa Rakyat RI Sulit Sejahtera

Febrio menegaskan pemerintah akkan membuat roadmap dari subsidi tersebut yang disesuaikan dengan TKDN. "Misalnya, harus mencapai 60 persen sampai 70 persen untuk mendapatkan subsidinya. Ini akan kita lakukan secara bertahap," sebutnya.

Perusahaan produsen kendaraan listrik juga harus memenuhi besaran investasi yang ditetapkan pemerintah. Namun, terkait nilainya belum dijelaskan secara detail karena masih dibahas bersama Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Brum..Brum, 6 Juta Motor Listrik Siap Mengaspal di RI