Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Tinggal menghitung minggu saja, 2022 akan berakhir. Artinya, semakin dekat waktu target beroperasi kereta cepat ini.
Ini tentunya terus menjadi sorotan lantaran berbagai persoalan menghampiri proyeknya. Mulai dari progres konstruksi yang molor, hingga pembengkakan biaya puluhan triliun rupiah menjadi beban proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.
Proyek Kereta Cepat sudah bergulir sejak awal tahun 2016, namun sudah 6 tahun berselang proyek ini tak kunjung rampung. Awalnya, proyek ditarget selesai 3 tahun, maka bila dihitung-hitung seharusnya kereta cepat sudah rampung 2019. Namun sampai akhir 2022 ini pun pembangunan sarana prasarananya tak kunjung selesai.
Tidak hanya kendala geografis melewati clayshale di pembangunan terowongan 2, Karawang, namun masih ada beberapa masalah yang menjadi hantu proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Padahal, proyek ini ditargetkan bisa beroperasi komersial di tahun 2023.
Masalah Pendanaan
Tahun 2021 lalu konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN, tidak bisa menyetorkan setoran ekuitas ke dalam proyek. Sehingga pemerintah memutuskan menyuntik Penyertaan Modal Negara kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium menggantikan Wijaya Karya.
Pandemi Covid-19 Turut Mengganggu Jalannya Proyek
Dalam catatan CNBC Indonesia, pada 1 Juni 2021 - 1 Febaruari 2022 total ada 491 orang pekerja konstruksi yang diidentifikasi positif. Sehingga pengerjaan proyek kerat terhambat.
Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek tersebut tertunda hingga waktu yang belum ditentukan, karena saat ini masih belum ada kegiatan pembangunan lanjutan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terus dikerjakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Namun sayang, proyek nyatanya harus tertunda sampai kondisi saat itu benar-benar membaik.
Teknis Konstruksi
Ternyata, ada kendala geologi dan clayshale di terowongan 2, 4, dan 6. Sehingga penyelesaian ekskavasi harusnya Agustus 2021 menjadi April 2022.
Selain itu relokasi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) di beberapa titik menemui kendala. Karena ada penolakan dari warga sekitar. Meski dalam penyelesaian di pengadilan warga akhirnya sudah menerima konsiyasi yang dilakukan.
Selain itu ada pekerjaan timbunan dari preloading dan subgrade juga molor. Dimana dijadwalkan selesai Juli 2021, namun karena beberapa kendala eksternal maka penyelesaiannya baru bisa dilakukan pada Agustus 2022.
Baca Halaman Selanjutnya >>> Masalah Pembengkakan Biaya Hingga Beda Perhitungan Antara RI dan China
Pembengkakan Biaya
Untuk diketahui, proyek tersebut melibatkan China lewat konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kongsi itu bertanggung jawab terhadap pembangunan kereta cepat hingga pengoperasiannya.
Biaya pembangunan tiba-tiba disebut membengkak di tengah progress pembangunan yang terus menerus mundur dari targetnya.
Sejatinya sejak awal proyek berjalan, bengkak biaya memang tak cuma terjadi sekali. Menurut catatan CNBC, awalnya kereta cepat dibangun dengan investasi cuma US$ 5,5 miliar dalam kurs Rp 85,8 triliun (kurs Rp 15.600).
Di tengah jalan, biaya proyek mengalami pembengkakan menjadi US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 92 triliun dan akhirnya bengkak lagi menjadi US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 94,6 triliun.
Jumlah terakhir sebesar US$ 6,07 miliar itu kemungkinan bisa bertambah besar. Pasalnya, cost overrun kembali ditemukan di proyek kereta cepat yang membentang sepanjang 142 kilometer itu. Hal ini diungkapkan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu pemegang saham KCIC bulan September 2021 dalam rapat kerja dengan DPR.
Perhitungan bengkak kereta cepat pun langsung dilakukan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setidaknya ada dua kali asersi perhitungan yang dilakukan BPKP soal bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hasil perhitungan paling akhir sempat diumumkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Hasilnya, diputuskan bengkak kereta cepat senilai US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 21,8 triliun.
Dengan hitungan BPKP, artinya proyek kereta cepat bakal bengkak menjadi sekitar US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 117 triliun.
Masalah tak sampai disini, belakangan terungkap ternyata hitungan bengkak proyek dari BPKP belum disetujui pihak China. Malah, ternyata China punya perhitungan bengkak biaya tersendiri yang totalnya berbeda dengan hitungan pihak Indonesia lewat BPKP.
Bahkan, jumlah hitungan bengkak proyek versi China lebih kecil jumlahnya daripada yang dihitung BPKP.
Sampai awal Desember ini pun, belum juga terjadi kesepakatan antara China dan Indonesia soal berapa sebetulnya angka bengkak proyek kereta cepat yang harus dibiayai. Angkanya menyentuh US$ 1 miliar pun tidak. Pada November lalu, Dwiyana pernah mengungkapkan hitungan bengkak proyek kereta cepat oleh pihak China cuma US$ 980 juta atau Rp 15,2 triliun.
Lalu, kenapa hitungan ini bisa berbeda?
Berdasarkan Riset CNBC Indonesia, ini persoalan beberapa aspek perhitungan yang berbeda. Diketahui, memang China tidak mau menghitung pajak pengadaan lahan, investasi persinyalan dan kelistrikan di pembangunan kereta cepat. Ada beberapa kondisi di China yang berbeda dengan Indonesia.
Di sisi lain, cost overrun akan dibiayai dengan cara menyetor ekuitas tambahan dan juga menambah pinjaman ke pihak China Development Bank (CDB).
Persentasenya, jumlah bengkak itu sebanyak 25% akan dibiayai dengan tambahan modal lewat KCIC, sementara sisanya akan dilakukan dengan pinjaman oleh CDB. Artinya, pihak Indonesia harus menyetor modal tambahan ke KCIC yang diisi gabungan kongsi perusahaan pelat merah Indonesia dan juga perusahaan China.
Dalam struktur saham kepemilikan KCIC, porsi gabungan BUMN Indonesia sendiri mencapai 60%, 40% sisanya adalah kepemilikan konsorsium China. Jadi, dari 25% biaya bengkak kereta cepat yang nantinya disetujui, Indonesia harus menambah modal sebesar 60% dari jumlah tersebut.
Namun demikian, pihak perseroan yakin persoalan perdebatan soal negosiasi bengkak kereta cepat ini bisa selesai akhir tahun ini. Sejalan dengan itu, suntikan modal negara untuk membiayai bengkak proyek itu pun rencananya bisa langsung terealisasi.
TIM RISET CNBC INDONESIA