Akademisi: Pengelolaan Air Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak
Foto: Kerjasama dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Air (CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Guru Besar Universitas Brawijaya, Pitojo Tri Juwono menuturkan, untuk mengatasi persoalan air peran seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan, khususnya dalam mendorong pemerintah dan swasta dalam menciptakan sebuah bendungan.
"Salah satu pilar itu adalah kita harus berkolaborasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ini asasnya harus berasas pada ketersediaan. Jumlah ke depan kebutuhan makin naik, ketersediaan relatif konstan, sehingga gap ini harus kita tutup dengan berbagai upaya yang sekarang sudah in-line dilakukan oleh pemerintah, dengan membangun banyak bendungan," kata Pitojo Tri Juwono dalam spesial dialog dengan tema "Air untuk Kesejahteraan Bersama-Menuju 10th World Water Forum 2024 di Bali" yang diselenggarakan Kementerian PUPR bersama CNBC Indonesia, Selasa (6/12/2022).
Pitojo menyebut, saat ini bendungan yang ada di Indonesia masih belum cukup banyak. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah bendungan di Indonesia baru akan ada sekitar 280.
Jumlah ini sangat minim jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti India yang kini sudah memiliki 1.500 bendungan, Jepang 3.000 bendungan, Korea 4.000 bendungan, Amerika Serikat 5.000 bendungan, dan bahkan China yang sudah memiliki 11.000 bendungan.
"Apakah membangun segini sudah cukup? Tentu belum. Kalau dibandingkan negara-negara lain, Indonesia jauh banget. Akhir tahun 2024 nanti baru ada sekitar 280-an bendungan. Sementara sungai kita begitu banyak," ujarnya.
Jika ada bendungan, lanjut dia, air yang turun dari langit bisa tersimpan dan ditampung dulu di waduk sebelum akhirnya mengalir ke laut, dan aspek ketersediaan menjadi tercukupi.
Selanjutnya, aspek keterjangkauan, di mana artinya masyarakat di manapun dia tinggal dan konsidi ekonomi yang memiliki kemampuan untuk mengakses air.
Serta, keberlanjutan, tidak hanya saat musim hujan masyarakat bisa memperoleh dan berlimpah akan air, tetapi saat musim kemarau juga masyarakat harus bisa mengakses air tersebut.
"Tahun ke tahun, ke depan fungsi waktu air harus ada terus," ujarnya.
Maka dari itu, kolaborasi menjadi kata kunci yang paling utama dalam mengatasi permasalahan air di bangsa ini. Menjadi sebuah keharusan, karena mengelola air tidak bisa hanya dengan anggaran pemerintah. Sehingga, semua pihak harus membuka ruang kolaborasi ini.
"Pertama, berbagi peran dengan semua pihak, akademisi, komoditas, kemudian badan usaha. kedua, tidak hanya cukup berbagai peran, tapi membuat ruang untuk bisa inovasi dalam pembiayaan. Tidak hanya pemerintah tapi juga stakeholder," kata Pitojo.
Jika tidak ada itu, pitojo menyampaikan bahwa upaya dan pengeluaran negara menjadi sangat berat ke depannya.
"Sehingga, kolaborasi itu harus. Akses masyarakat bisa kita jamin, dan kesejahteraan menjadi kata kunci," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Tantangan & Potensi RI Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan
(dpu/dpu)
