Gibran Sebut Beking Tambang Ilegal, Jokowi Akan Turun Tangan?
Foto: Jokowi Tinjau Rumah Tahan Gempa di Cianjur (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat mengungkapkan tambang ilegal dibekingi oleh sosok mengerikan. Pernyataan ini pun langsung direspons oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut akan menggrebek tambang ilegal tersebut.
Aksi keduanya pun menjadi perhatian publik. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa tambang ilegal ini dibekingi oleh kekuatan "Langit Tujuh" yang menyiratkan dahsyatnya kekuatan beking tambang ilegal ini, sehingga sulit diberantas.
Lantas, apa artinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan memberantas masalah tambang ilegal ini?
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya telah mengetahui siapa saja sosok di balik tambang ilegal. Bahkan, dirinya sempat mengontak dan berbicara langsung dengan beking tersebut.
Namun demikian, menurutnya, bila Presiden bisa turun tangan dan memberikan perhatian lebih pada masalah ini, maka ini lebih baik.
"Tapi kalau misalnya Bapak Presiden memberikan perhatian, menurut hemat kami itu sangat penting," ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada program Mining Zone, dikutip Selasa (6/12/2022).
Tak hanya Presiden, ia juga berharap agar para pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota dan kepala dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.
"Yang paling patut kita harapkan itu ada dua sisi. Satu, para pemimpin, termasuk kepala daerah, wali kota, gubernur, kepala dinas memberikan perhatian jadi jangan dilakukan pembiaran. Yang kedua, masyarakat tetap terus aktif memantau," tuturnya.
Dia pun menyebut, laporan masyarakat akan sangat efektif untuk memberantas tambang ilegal ini. Apalagi, lanjutnya, masyarakat bisa melapor dengan foto dan memberikan titik koordinatnya.
"Itu biasanya kami tindaklanjuti dengan inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang di Klaten ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur tambang minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkapnya.
Yang jelas, kata Ridwan, saat ini pihaknya terus meningkatkan pengawasan atas maraknya tambang ilegal itu. Fakta saja, kata Ridwan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) RI yang ditargetkan mencapai Rp 443 triliun, dari sektor pertambangan minerba saja sampai November 2022 ini sudah mencapai Rp 150 triliun lebih.
"Jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini (pertambangan). Artinya memang sektor ini penghasil devisa yang besar. Kalau ini kegiatan dilakukan ilegal, negara rugi, karena tidak ada PNBP dan lingkungan tidak ada yang tanggung jawab," tandas Ridwan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM tengah mengusulkan adanya pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Hal tersebut menyusul maraknya tambang ilegal yang semakin menjamur di Tanah Air.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Ditjen Gakkum yang akan bertugas melakukan pengawasan tindak pidana di sektor energi dan sumber daya mineral ini dapat bekerja efektif pada kuartal pertama tahun depan.
"Itu sedang kita usulkan. Ini lagi proses. Kita harapkan kuartal 1 tahun depan sudah bisa jalan," kata dia di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12/2022).
Di samping itu, Arifin juga sempat menyinggung pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang beberapa waktu lalu menyebut banyaknya tambang ilegal dibekingi oleh sosok yang mengerikan.
Merespons hal itu, pihaknya bakal mengirimkan inspektur tambang yang akan mengevaluasi perizinan pertambangan ilegal di wilayah Klaten, Jawa Tengah.
"Ya itulah ada tim yang ke sana untuk inspektur tambang dan diperkuat wilayah," kata dia.
[Gambas:Video CNBC]
Heboh Tambang Ilegal, ESDM: Kami Tidak Lakukan Pembiaran!
(wia)
