Gibran Sebut Bekingan, Jumlah Tambang Ilegal Ternyata Ribuan!
Foto: Kemenko Marves tinjau ke tambang pasir ilegal di pasuruan, jawa timur. Doc: kemenko marves.
Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghebohkan publik akibat pernyataannya di media sosial Twitter terkait banyaknya tambang ilegal dibekingi oleh sosok yang mengerikan.
Hal ini disebutkannya saat menjawab pesan salah seorang netizen di media sosial Twitter. Netizen dengan nama akun Mr Agus @amr715882 tersebut meminta kepadanya agar menyampaikan pesan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten.
Bahkan, netizen tersebut menyebut tambang ilegal terdapat di lebih dari 20 titik lokasi. Namun sayangnya, kondisi ini terus dibiarkan. Netizen tersebut bahkan tak segan-segan untuk mencolek akun Presiden Jokowi @jokowi dan juga menyebutkan akun Kapolri @ListyoSigitP dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo @ganjarpranowo.
"Mas..sampekan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasar ilegal yg ada di kb.klaten,lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan. @ListyoSigitP @ganjarpranowo." tulis akun Mr Agus di Twitter, 27 November 2022 lalu.
Lalu, pesan ini pun langsung dibalas oleh Gibran. Gibran menjawab, "Ya pak.Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri."
Ungkapan Gibran di media sosial tersebut seolah menjadi fenomena gunung es. Pasalnya, bukan hanya puluhan atau ratusan tambang ilegal yang ada di Tanah Air, melainkan mencapai ribuan.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal ini mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara.
Atas maraknya aksi penambangan ilegal itu, Kementerian ESDM sebelumnya berencana membuat unit hukum baru khusus dalam menangani penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan yang terbukti melakukan penyimpangan.
Saat ini, pengawasan atas pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya mineral dalam bentuk pengamanan dan penegakan hukum di Kementerian ESDM dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"Berkaitan penegakan hukum dan memperkuat PPNS dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum (Gakum) di sektor ESDM ditambah lagi dengan rekomendasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa keberadaan unit penegakan hukum di sektor ESDM adalah suatu keniscayaan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana, Dikutip Selasa (8/11/2022).
Menurut Rida pembentukan struktur baru yang menangani penegakan hukum sektor energi dan sumber daya mineral ini dipandang perlu semata-mata untuk kepentingan negara.
"Antara lain untuk penerimaan negara bukan pajak yang lebih baik," lanjut Rida.
[Gambas:Video CNBC]
Begini Persoalan Tambang Ilegal Yang Bakal Digerebek Ganjar!
(wia)
