Erick Sebut Transisi Energi RI Tak Ikuti AS Maupun China

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

05 December 2022 16:10

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI (Tangkapan Layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transisi energi dari energi berbasis fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) akan dilakukan dengan cara Indonesia, dan melihat kondisi yang ada di Indonesia.

Transisi energi di Indonesia menurutnya tidak akan menggunakan pola pikir negara lain, karena kondisi lapangan di Indonesia sangat berbeda.

"Indonesia kan negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya, yaitu menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi kita dukung EBT dengan transisi," kata Erick di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Erick mengatakan, dia pernah menyampaikan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, pada akhir November 2022 lalu. Dia sempat memaparkan bahwa transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia karena 75% wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan kepulauan.

"Kita harus memetakan soal EBT ini, karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan China yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75% laut. Sehingga kunci logistik adalah penting," ujarnya.

Baca:

Kementerian BUMN Dorong 2 Anak Usaha Pertamina IPO di 2023

Menurut Erick, berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Yang kita inginkan dalam mengkonsolidasikan kelistrikan ini, kita tidak mau mengikuti pola pikir negara-negara lain," tegas Erick.

Menurut Erick, transisi menuju EBT di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena perlu dilihat harga jualnya hingga ke masyarakat. Jika terlalu mahal, maka rakyat yang akan menanggungnya.

"Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," tuturnya.

Demikian juga dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal. Banyak negara ingin dunia usaha Indonesia itu tidak kompetitif.

"Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target Net Zero Emissions), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi, kita lakukan kesepakatan tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse," ungkap Erick.

Erick menyebutkan bahwa cetak biru penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 15 Giga Watt (GW) terus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW. Itu belum termasuk potensi pengembangan EBT dari tenaga angin, air, hingga matahari.