Erick: RI Punya Blue Print Suntik Mati 15 GW PLTU Batu Bara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan saat ini pemerintah telah memiliki kerangka kerja atau blue print dari rencana percepatan pengakhiran masa operasional atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Dia menyebut, rencana "suntik mati" PLTU 15 Giga Watt ini akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi kebutuhan listrik di Tanah Air.

Menurutnya, penghentian penggunaan batu bara atau energi fosil ini ke depannya tidak dapat dihindari karena dunia saat ini sedang mengarah ke energi yang ramah lingkungan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim.

"Kita sudah punya blue print 15 Giga (Watt) akan pelan-pelan dimatikan," ungkapnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Erick mengatakan, pihaknya juga terus mendorong pelaksanaan transisi energi di dalam negeri, salah satunya dengan pembangunan proyek energi terbarukan seperti geothermal atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dilakukan Subholding Pembangkitan PLN.

"Di dalam power itu bukan semua batu bara, sudah mulai ada geothermal," ucapnya.

Erick menjabarkan, dalam rencana mematikan 15 GW PLTU batu bara ini akan dikonsolidasikan dengan kondisi kelistrikan RI. Ia mengakui, Indonesia belum siap jika 15 GW PLTU batu bara langsung disuntik mati semuanya.

"Kita tidak mau terjebak dengan pola pikir negara lain, di mana kita buru-buru dimatikan, tapi sebenarnya kita belum siap. Itu aja kenapa negara-negara lain 2050 kita 2060. Kan agak beda kita 10 tahun," jelasnya.

Erick menambahkan, jika bicara terkait EBT, meskipun potensinya sangat luas, namun belum semua masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara ain seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China yang hanya ada di satu benua saja.

"Potensi ekonomi EBT di Indonesia Luar biasa. Itu yang geothermal aja ada 24 Giga (Watt), hydro air, matahari, angin. Nah tetapi kembali yang juga ada catatan Indonesia kan negara kepulauan. Nggak semua pulau punya EBT. Nah ini yang harus disiasati dengan nyambung kabel laut untuk menyambungkan kabel transmisi. Jadi bertahap. Kita mendukung EBT tapi dengan transisi," pungkasnya.

Baca: Di Balik Janji Rp 300 Triliun Biden, RI Dianggap Kotor!

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Kiamat' Batu Bara RI Masih Lama, Ini Tandanya