Panas Wacana Impor Beras, DPR 'Ancam' Kementan
Foto: (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana impor beras yang dicetuskan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berbuntut panjang. Validitas data yang dilaporkan Kementerian Pertanian (Kementan) dipertaruhkan.
Di mana, rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Perum Bulog, Rabu (23/11/2022), terungkap Bulog membutuhkan setidaknya 600 ribu ton agar stok beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton.
Sementara, saat ini, stok beras di Bulog per 22 November 2022 kurang dari 600 ribu ton. Angka itu berupa beras komersial dan cadangan beras pemerintah (CBP/ beras medium).
Dengan rencana penyaluran stabilisasi pasar oleh Bulog sekitar 150-200 ribu ton per bulan, jika tanpa tambahan pasokan, stok Bulog di akhir tahun hanya tersisa sekitar 300 ribu ton.
"Sekarang ini pun kami masih terus melakukan pengadaan dengan membeli produksi petani. Meski dengan harga komersial kami beli. Persoalannya adalah barang nggak ada sehingga tidak sesuai target," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).
Karena itu, ujarnya, Bulog kini telah mempersiapkan cadangan sekitar 500 ribu ton di luar negeri. Dan dengan penugasan pemerintah harus mengadakan stok 1,2 juta ton, Buwas memperingatkan adanya keterbatasan waktu.
"Negara-negara sudah larang-larang ekspor. Beras di luar negeri itu pun sudah premium, bukan medium. Kalau kita terlambat, bisa nggak dapat barangnya," tambah dia.
 Foto: Stok beras bulog (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel)Stok beras bulog (Tangkapan Layar Youtube Komisi IV DPR RI Channel) |
Bulog pun mempertanyakan kebenaran klaim Kementan yang menjanjikan ada pasokan 500 ribu ton beras yang siap diserap Bulog.
"Jangan main-main, ini menyangkut pangan dasar. Sudah 2 kali, lagu saja jangan sampai 3 kali," tukas Buwas.
DPR kemudian memerintahkan Kementan menjamin pasokan beras untuk Bulog. Di mana, Buwas mengeluhkan hasil rakortas yang menjanjikan pasokan beras untuk Bulog namun tidak ada di lapangan.
Perintah itu kemudian dijadikan sebagai kesimpulan RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.
Pasalnya, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam rapat tersebut melaporkan, hasil data yang dikumpulkan dari penggilingan-penggilingan, beras yang dicari Bulog tersedia.
"Masalahnya hanya harga dan spec (spesifikasi), itu kendala di lapangan," kata Suwandi.
"Kan pak Kasdi tadi sudah menyatakan datanya tadi valid," kata Sudin.
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Perum Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid," kata Sudin membacakan kesimpulan butir 2.
Sudin kemudian berulang kali meminta Sekjen Kementan Kasdi Subagyono membaca dan mempertimbangkan kembali kesimpulan tersebut.
"Anggota? Pemerintah?," kata Sudin meminta persetujuan rapat dan disetujui.
[Gambas:Video CNBC]
Siap-siap, RI Bakal Kebanjiran Beras Impor, Ini Sebabnya
(dce/dce)
