Simak! 7 Catatan Ekonom Soal Kawasan Ekonomi Khusus RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada tujuh alasan program ini harus didukung.

Ekonomi Aviliani mengatakan, pertama, KEK akan mengurangi biaya ekonomi yang mahal. Menurutnya, mahalnya biaya ini meliputi biaya pengantaran, tenaga kerja, dan kebutuhan industri lainnya. Sehingga kalau terpusat maka itu bisa mengurangi jumlah pembiayaan. "Karena masalah kita di ekonomi terkait biaya yang sangat mahal, nah ini bisa menurunkan biaya sehingga meningkatkan daya saing," ungkapnya pada kegiatan Bincang Buku Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan, Selasa (22/11/2022).

Kedua, KEK akan mampu meningkatkan diversifikasi komoditas ekspor Indonesia sehingga tidak lagi hanya bergantung pada minyak sawit dan batu bara. "Kaitannya ekspor kita itu selama ini hanya CPO dan batu bara, dengan adanya kawasan ekonomi dan punya daya saing tentunya akan memperbanyak ekspor kita, dan sekarang kalau kita liat nikel dengan baterainya, itu bisa meningkatkan juga eksplorasi SDA di luar Jawa, ini menjadi momentum baik untuk meningkatkan devisa ekspor," paparnya.

Ketiga, KEK bisa membuka banyak kesempatan kerja. Namun, Ia berpesan agar kementerian ketenagakerjaan dan kementerian pendidikan mensinkronisasi kebijakan untuk menjawab permintaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. "Karena biar bagaimanapun penempatan kawasan ekonomi khusus itu juga harus mempertimbangkan skill sehingga harus bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan dikbud supaya orang itu nggak bingung jurusan apa sih yang mau diambil. Sekarang ini banyak lulusan tapi tidak dibutuhkan," ujarnya.

Keempat, memberikan insentif sebagai daya orang agar mau berinvestasi di KEK. "Insentif menjadi penting supaya ada daya tarik orang untuk masuk ke kawasan ekonomi tersebut. Baik itu nanti industri, ataupun kawasan ekonomi lainnya. Menolak orang-orang yang minta pengecualian itu saya rasa betul, itu supaya orang masuk ke kawasan ekonomi khusus," tambahnya.

Kelima, pemerintah perlu memperhatikan isu lingkungan karena ini akan selalu dihubung-hubungkan oleh negara luar untuk menerima ekspor Indonesia. Dengan adanya KEK ini diharapkan pengelolaan lingkungan kawasan ekonomi jadi lebih terpadu.

"Isu lingkungan mulai dielu-elukan oleh seluruh negara, jadi itu akan terjadi penolakan-penolakan terhadap ekspor apabila kita tidak mengelola lingkungan dengan baik, dan lingkungan itu bisa dikelola kalau dalam kawasan ekonomi khusus," jelasnya.

Keenam, KEK perlu juga dibangun di wilayah-wilayah perbatasan sebagai jembatan untuk melakukan ekspor dengan lebih mudah dan terjangkau. "Dari sisi demand side, membangun ekonomi khusus di perbatasan itu penting, karena supaya kalau kita masuk ke negara lain lebih mudah, jadi untuk luar Jawa perlu juga kebutuhan-kebutuhan di kawasan," lanjutnya.

Ketujuh, mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata menjadi penting karena ini dapat menghidupi 17 sektor perekonomian dan menciptakan kemandirian, terutama dengan ditopang oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"UKM kita bangkitkan dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata karena pariwisata itu menghidupi 17 sektor di bawahnya yang paling banyak adalah UKM... Kayak kemarin kenapa kita bisa mandiri pangan, inflasi kita turun? Karena pemerintah kasih hadiah buat daerah yang bisa mandiri pangan, akhirnya berlomba-lomba, sekarang kenapa terjadi deflasi? karena masing-masing daerah mengembangkan petaninya untuk mandiri pangan," pungkasnya.