RI Gak Bisa Langsung Hapus Subsidi BBM, Ini Alasannya

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

22 November 2022 19:07

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara G20 sepakat untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi fosil. Hal ini tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 16 November 2022 lalu. Deklarasi ini dinamai G20 Bali Leaders' Declaration.

Dalam deklarasi yang bermuat 1.186 halaman tersebut menyebutkan bahwa kesepakatan untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi fosil ini dengan pertimbangan bahwa bahan bakar fosil memicu borosnya konsumsi energi dan turut menambah beban keuangan negara.

Namun demikian, desakan penghapusan subsidi energi fosil, terutama subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di RI sulit langsung diterapkan segera.

Ekonom dan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengingatkan, Pemerintah RI perlu berhati-hati dalam menyikapi hasil deklarasi ini. Pasalnya, bila penghapusan subsidi BBM ini langsung dilakukan sekaligus, maka ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat. Terlebih, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada BBM bersubsidi.

"Tapi problemnya adalah pemerintah misalnya dalam konteks penghematan subsidi tahun ini, subsidi BBM, itu pun pemerintah tidak melakukan realokasi. Misalnya untuk mendorong percepatan energi terbarukan atau untuk mendorong alternatif transportasi publik secara signifikan," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Bhima menilai, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan percepatan transisi energi menjadi energi bersih. Namun sayangnya, hal ini tidak bisa dilakukan secara langsung, karena belum ada aturan yang jelas mengenai alternatif bagi masyarakat terdampak.

"Nah ini yang saya kira perlu hati-hati dalam transisi ini, sampai pemerintah punya arahan yang jelas soal alternatif, termasuk juga bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak," ucapnya.

Baca:

Ini Hasil KTT G20 yang Berisi Penghapusan Subsidi BBM

Hal yang perlu diperhatikan juga, tambah Bhima, yaitu alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah juga harus terjangkau oleh masyarakat. Bhima menyebutkan konsekuensi dari penyetopan subsidi BBM adalah harga BBM yang melonjak.

Salah satu contohnya masyarakat yang bergantung pada bahan bakar Solar subsidi seperti petani dan nelayan. Bhima mengingatkan bahwa harga Solar sudah tidak terjangkau, maka pemerintah dapat memberikan alternatif dengan traktor atau speed boat yang menggunakan tenaga listrik.

"Kalau nelayan nggak bisa beli Solar dengan harga yang terjangkau, maka mereka dikasih apa? speedboat listrik atau kapal listrik. Itu juga petani traktornya nanti menggunakan baterai. Apakah pemerintah mau membelikan juga, mengganti alternatif tadi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau?" tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus segera membuat roadmap atau peta jalan yang tepat untuk kebijakan penghapusan subsidi BBM dalam negeri. Bhima menekankan, kondisinya akan menjadi sangat aneh bila penghapusan BBM dilakukan, namun masyarakat harus membeli kendaraan listrik yang harganya masih tinggi.

Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, pengakhiran subsidi BBM dalam kesepakatan G20 dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.

Fabby menambahkan, dampak yang paling dirasakan adalah bagi masyarakat miskin yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.

"Pengakhiran subsidi BBM memang tidak bisa langsung tapi harus direncanakan dan dilakukan secara bertahap, sehingga bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi orang miskin," tuturnya.

Tahapan yang dimaksud, lanjut Fabby, adalah pemerintah perlu mereformasi subsidi BBM dan LPG yang saat ini masih salah sasaran. Menurutnya, pemerintah harus membenahi agar subsidi yang saat ini masih berjalan bisa lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu.

"Untuk kasus Indonesia, perlu reformasi subsidi mengingat subsidi BBM dan LPG salah sasaran. Jadi pada tahap awal, saya sarankan lakukan subsidi tepat sasaran dulu untuk memangkas subsidi yang diberikan bukan kepada orang miskin," ujarnya.

Baca:

Penghapusan BBM Sudah Lama Diusulkan, Tak Cuma Saat G20 Bali

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa rencana penghapusan subsidi energi fosil akan disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing negara.

Seperti diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini masih cukup besar.

"Kan berdasarkan kondisi masing-masing dan bertahap ya to, gitu dong," ungkap Arifin saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (21/11/2022).

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan rencana penghapusan subsidi energi fosil paling tidak harus dilakukan secara matang dan mempunyai peta jalan atau roadmap yang jelas.

Selain itu, pembahasan mengenai rencana penghapusan subsidi energi fosil setidaknya melibatkan lintas kementerian, sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang selama ini membutuhkan.

"Gak mungkin secara sekaligus secara overnight gitu, kita paling tidak menyusun roadmap-nya, ini kan baru kemarin disepakatinya, tinggal yang kita lakukan elaborasinya untuk dijalankan, biasanya kita bikin peta jalannya dan itu kan gak sekedar satu kementerian," kata Rida.