G20 Mau Subsidi BBM Dihapus, Nyatanya Susah Diterapkan di RI

News - Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
22 November 2022 18:15
Harga terbaru pertamax dan shell. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Foto: (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara G20 bersepakat untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi fosil. Hal ini menimbang bahan bakar fosil memicu borosnya konsumsi energi dan menambah beban keuangan negara.

Hal tersebut merupakan salah satu isi dari deklarasi hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 lalu.

Seperti diketahui, KTT G20 di Bali yang berlangsung selama dua hari 15-16 November 2022 lalu menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamai G20 Bali Leaders' Declaration yang berjumlah 1.186 halaman.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah penghapusan subsidi BBM ini bisa dipraktekkan di negara yang subsidi energi, baik BBM maupun listrik, masih "bengkak"?

Ekonom dan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai rencana penghapusan subsidi BBM yang tertuang dalam deklarasi KTT G20 ini sulit diterapkan di Tanah Air, terutama dalam jangka waktu pendek ini.

Pasalnya, masih banyak isu yang belum dibenahi oleh pemerintah jika subsidi BBM ini dikurangi, termasuk realokasi anggaran untuk membantu masyarakat terdampak apabila harga BBM naik sebagai imbas dikuranginya subsidi.

Menurutnya, rencana penghapusan subsidi BBM harus diikuti dengan realokasi pada subsidi lainnya.

Selain itu, subsidi BBM atau energi fosil ini menurutnya seharusnya dipindahkan ke energi terbarukan, sehingga bisa menjadi insentif untuk pengembangan energi terbarukan dan bertahap bisa menggantikan energi fosil.

"Tapi problemnya adalah pemerintah misalnya dalam konteks penghematan subsidi tahun ini, subsidi BBM, itu pun pemerintah tidak melakukan realokasi. Misalnya untuk mendorong percepatan energi terbarukan atau untuk mendorong alternatif transportasi publik secara signifikan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Hal yang perlu diperhatikan juga, tambah Bhima, alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah juga harus terjangkau oleh masyarakat. Bhima menyebutkan konsekuensi dari penyetopan subsidi BBM adalah harga BBM yang melonjak.

Salah satu contohnya yaitu masyarakat yang bergantung pada bahan bakar Solar subsidi seperti petani dan nelayan. Bhima mengingatkan bahwa harga Solar kini sudah tidak terjangkau, maka pemerintah dapat memberikan alternatif dengan traktor atau speed boat yang menggunakan tenaga listrik.

"Kalau nelayan nggak bisa beli Solar dengan harga yang terjangkau, maka mereka dikasih apa? speedboat listrik atau kapal listrik. Itu juga petani traktornya nanti menggunakan baterai. Apakah pemerintah mau membelikan juga, mengganti alternatif tadi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau?" tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus segera membuat roadmap atau peta jalan yang tepat untuk kebijakan penghapusan subsidi BBM dalam negeri. Bhima menekankan, kondisinya akan menjadi sangat aneh bila penghapusan BBM dilakukan, namun masyarakat harus membeli kendaraan listrik yang harganya masih tinggi.

"Karena kondisinya akan sangat aneh kalau BBM naik karena penghapusan subsidi. Sementara masyarakat diminta beli motor listrik atau mobil listrik yang harganya terlalu tinggi. Itu (realokasi subsidi) harusnya larinya ke sana," tuturnya.

Seperti diketahui, deklarasi KTT G20 tentang rasionalisasi hingga penghapusan subsidi energi fosil tertuang dalam poin 12 yang berisi:

"Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, ketidakefisienan subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi yang boros dan berkomitmen untuk mencapai tujuan ini, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk negara yang paling miskin dan paling rentan."

Menteri ESDM Arifin Tasrif menilai bahwa rencana penghapusan subsidi energi fosil akan disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing negara. Seperti diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini masih cukup besar.

"Kan berdasarkan kondisi masing-masing dan bertahap ya to, gitu dong," ungkap Arifin saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (21/11/2022).

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan rencana penghapusan subsidi energi fosil paling tidak harus dilakukan secara matang dan mempunyai peta jalan atau roadmap yang jelas.

Selain itu, pembahasan mengenai rencana penghapusan subsidi energi fosil setidaknya melibatkan lintas kementerian, sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang selama ini membutuhkan.

"Gak mungkin secara sekaligus secara overnight gitu, kita paling tidak menyusun roadmap-nya, ini kan baru kemarin disepakatinya, tinggal yang kita lakukan elaborasinya untuk dijalankan, biasanya kita bikin peta jalannya dan itu kan gak sekedar satu kementerian," kata Rida.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Ring 1 Jokowi: Subsidi BBM Ratusan Triliun Bakal Dikurangi!


(wia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading