PLTU Batu Bara Disuntik Mati, Listrik Warga RI Aman?
Foto: PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. (CNBC Indonesia/Peti)
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk melakukan program percepatan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya yakni mengenai kecukupan daya pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani pelanggan.
VP Operasi Pembangkitan PT PLN (Persero), Suwarno mengatakan pihaknya mempunyai komitmen penuh dalam mendukung pemerintah melakukan transisi ke energi bersih. Namun demikian, pelayanan ke pelanggan juga menjadi aspek yang penting untuk tetap diperhatikan PLN.
"Untuk retirement saya kira harus ada sinkronisasi kecukupan daya untuk melayani pelanggan, harus ada tadi juga disampaikan Pak Wanhar baik itu masuknya transmisi atau pembangunan EBT kita harapkan cadangan harus tetap ada," ujar Suwarno dalam acara Dialog IPP Transisi Energi, Selasa (15/11/2022).
Dengan begitu, maka pelayanan PT PLN kepada pelanggan akan tetap terlayani dengan baik. Ia pun menekankan bahwa proses transisi energi tidak boleh mengganggu pelayanan PLN kepada masyarakat. "Tentunya kami mendorong pengembangan percepatan EBT untuk mendukung terjadinya energi yang berkeadilan," kata dia.
Selain kecukupan daya, transisi energi ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat melalui tarif listrik yang terjangkau. Mengingat pelanggan PLN saat ini banyak didominasi oleh pelanggan rumah tangga dan sebagian besar juga masih disubsidi.
"Tentunya ke depan harus inline dengan harapan pelanggan yaitu harga yang terjangkau oleh pelanggan. Ke depan pengembangan EBT juga harus mempertimbangkan masalah terkait dengan prices," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong agar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) bisa segera dialihkan.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury sebelumnya mengatakan pengalihan atau spin off PLTU batu bara PLN ini diperlukan untuk mempercepat pemensiunan dini operasional pembangkit. Hal ini menurutnya tak lain ditujukan untuk mempercepat transisi energi di bidang ketenagalistrikan.
Dia menyebut, setidaknya ada tiga hal utama yang perlu dilakukan BUMN untuk mempercepat transisi energi. Pertama, dengan mempercepat masa pensiun PLTU yang berusia tua, sehingga bisa berperan mengurangi emisi karbon.
Kedua, yaitu bagaimana menciptakan nilai bagi PLN yakni melalui pengalihan (spin off) PLTU batu bara ke pihak lain.
Hal tersebut diungkapkannya saat panel diskusi dalam acara 'Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform' yang merupakan bagian dari rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Senin (14/11/2022).
"Ada satu inisiatif di mana kami telah mendorong, dari Kementerian BUMN, dan bagaimana kami mampu mendorong spin off (pengalihan), sebagaimana kalian mengetahui, PLN memiliki banyak PLTU dan bagaimanapun kami percaya melalui inisiatif spin off PLTU ini, kita tidak hanya mempercepat pemensiunan PLTU, tapi juga di waktu bersamaan bisa memperbaiki keuangan PLN," kata dia.
Sementara inisiatif yang ketiga yaitu bagaimana PLN mampu melakukannya bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. "Inisiatif ketiga yaitu bagaimana mereka mampu, seperti yang baru saja disebutkan Pak Febrio (Kepala BKF), terkait bagaimana kita melakukannya bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan khususnya PLN itu sendiri," tuturnya.
[Gambas:Video CNBC]
Catat! 33 PLTU Batu Bara Masuk Daftar List di 'Suntik Mati'
(pgr/pgr)
