AS Siap Umumkan Hukuman Baru untuk Rusia di KTT G20 Bali

Jakarta, CNBC Indonesia - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali yang tengah berlangsung tak menyurutkan arus sanksi terhadap salah satu anggota kelompok ini, Rusia.

Di Bali, Menteri Keuangan Amerika Serikat kembali menyerukan sanksi baru untuk Rusia akibat serangannya ke Ukraina sejak akhir Februari lalu. 'Hukuman' baru itu menyasar jaringan transnasional individu dan perusahaan yang telah bekerja untuk mendapatkan teknologi militer terkait perang di Ukraina.

Yellen mengatakan kepada wartawan di sela-sela KTT G20 bahwa sanksi akan menargetkan 14 individu dan 28 entitas, termasuk fasilitator keuangan, tetapi dia menolak memberikan rincian di mana mereka berada. Dia mengatakan pengumuman itu dijadwalkan pada hari ini, Senin (15/11/2022).

Baca: Yellen: Pandemic Fund Jadi Juru Selamat Negara Miskin

"Ini adalah bagian dari upaya kami yang lebih besar untuk mengganggu upaya perang Rusia dan menolak peralatan yang dibutuhkan melalui sanksi dan kontrol ekspor," kata Yellen, dikutip dari Reuters.

Dia menolak untuk memberikan perincian tentang teknologi mana yang akan menjadi sasaran sanksi dalam upaya untuk memotong pembelian Rusia.

Adapun, Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada perusahaan industri militer besar di Rusia dan Departemen Perdagangan telah menghentikan ekspor komponen buatan Amerika dan teknologi AS yang telah digunakan di beberapa perangkat keras militer Rusia.

Yellen mengatakan ini sudah berdampak pada medan perang di Ukraina. 

Baca: Putin-Zelensky Batal Datang KTT G20 Bali, Apa Artinya ke RI?

Rusia telah berhasil mendapatkan drone dari Iran yang telah digunakan untuk menyerang kota dan infrastruktur listrik di Ukraina. Entitas dan industri militer Iran sudah berada di bawah sanksi berat AS atas program pengembangan nuklir Teheran, dan tidak jelas apakah ada sanksi yang terkait dengan pembelian amunisi drone tersebut.

Yellen juga mengatakan bahwa pada saat yang sama, Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina dengan bantuan keuangan dan ekonomi.

Pemerintahan Biden telah meminta tambahan US$ 4,5 miliar dalam bentuk bantuan nonmiliter dari Ukraina, dan Yellen mengatakan setelah persetujuan kongres diperoleh, Departemen Keuangan akan segera mulai menyalurkannya ke Ukraina.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkeu-Bank Sentral G20 Kumpul di AS Bahas Ancaman Mengerikan