Tak Niat PHK, Pengusaha Sepatu Minta Ini ke Menteri Jokowi
Foto: cover topik/ Pesangon PHK_dalam
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengaku tak ingin gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berlanjut. Pasalnya, ujar dia, PHK akan memukul balik pasar domestik.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengizinkan pengurangan jam kerja pabrik.
Firman mengatakan, saat ini industri padat karya nasional, termasuk alas kaki (sepatu) menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan di negara tujuan ekspor. Menyusul terjadinya hiperinflasi dan perlambatan ekonomi.
"Kalau kondisi pelemahan demand opsi yang dimiliki hanya ada 2. Yaitu PHK atau dipertahankan. Tapi untuk padat karya mana ada yang sanggup," kata Firman kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (11/11/2022).
"Untuk itu harus ada upaya dari pemerintah meminimalisasi PHK dengan memberikan fleksibilitas jam kerja. Dari 40 jam seminggu menjadi 30 jam seminggu," tambah Firman.
Langkah itu, diklaim baik bagi kedua pihak, pekerja maupun pengusaha.
"Jadi ada win-win solution antara pekerja dan perusahaan, khususnya di padat karya orientasi ekspor," ujarnya.
Firman mengatakan, pabrik berorientasi ekspor tidak bisa asal memangkas jam kerja. Karena bisa dihadapkan pada ketentuan menyangkut hak karyawan dan hak asasi manusia. Konsekuensi jika terbentur ketentuan ini, ujar Firman, perusahaan tidak akan mendapatkan order ekspor.
Karena itu, dia menambahkan, pengusaha alas kaki orientasi ekspor menanti izin pemerintah dan dijadikan dalam bentuk produk hukum.
"Jadi selama belum ada produk hukum terkait fleksibilitas berarti masih belum bisa kita katakan sudah ada dukungan atau persetujuan. Kita harus tunggu sampai ada aturannya," kata Firman.
"Jadi kemungkinan besarnya kalau tidak ada dukungan pemerintah, akan ada PHK besar-besaran di akhir tahun 2022 - awal tahun 2023," lanjut Firman.
Di sisi lain, imbuh dia, PHK yang semakin masif akan mengancam daya beli di dalam negeri. Sementara, pemerintah belum tentu sanggup mengerahkan semua sumber daya untuk bantuan sosial (bansos) maupun subsidi untuk menopang daya beli masyarakat.
"PHK yang semakin masif pasti akan semakin memengaruhi daya beli karena karyawan akan kehilangan 100% penghasilannya. Mereka harus kehilangan 100% penghasilan di tengah kondisi sulit dan inflasi," ujarnya.
"Kami yakin pemerintah pasti juga khawatir akan dampak PHK terhadap kondisi sosial dan lain-lain," pungkas Firman.
Sebelumnya, Firman mengungkapkan telah terjadi PHK terhadap sekitar 22.500 buruh pabrik sepatu di Tanah Air.
Menurutnya, PHK dipicu penurunan order ekspor yang saat ini sudah mencapai 50%. Dan, sudah berlangsung sejak Juli 2022.
[Gambas:Video CNBC]
Seramnya Lonceng Kematian, Ribuan Pekerja Kena PHK Massal
(dce/dce)
