Skema Pendanaan Ini Bisa Digunakan Untuk Pengadaan Air Bersih

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam memenuhi target major project penyediaan air minum 2024, pendanaan melalui APBN diperkirakan hanya mampu berkontribusi sebesar 17% dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp 123,4 triliun. Artinya hanya bisa memenuhi 3,1 juta sambungan rumah, padahal targetnya bisa mencapai 10 juta sambungan.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Meike Kencanawulan Martawidjaja mengatakan ada beberapa skema pembiayaan yang dilakukan, sperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Ada juga business to business, misalnya BUMD provinsi ataupun kota dengan badan usaha tertentu.

Kemudian pembiayaan juga bisa diperoleh dari perbankan, baik dengan pinjaman pemerintah daerah maupun BUMD. Mieke menyebutkan penerbitan obligasi dan CSR pun bisa dimanfaatkan sebagai salah satu skema pendanaan.

Baca: Tak Bisa Sendiri, RI Masih Butuh Asing Garap Harta Karun Ini

"Pola pemilihan ini terus berkembang sesuai dnegan kebutuhan terutama untuk memenuhi gap pembiayaannya diperlukan untuk pembangunan," kata Mieke dalam Webinar SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir Untuk Mencapai Target 10 Juta Sambungan Rumah, Kamis (3/11/2022).

Sebelumnya adanya variasi pendanaan, APBN masih menjadi andalan dan kini berubah dengan mendorong peran swasta. Skema pendanaan yang paling sesuai menurutnya harus disesuaikan dengan kriteria masing-masing daerah.

"Kami coba untuk setiap pola pembiayaan disiapkan dasar hukumnya. Pilihan-pilihan tadi harus disiapkan dalam proses penyiapannya dan studi kelayakannya. Dari sana bisa eksplorasi opsi pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi pemda, batasan proyek, sehingga skema pembiayaan efektif," ujarnya.

Baca: Akses Air Bersih Belum 100%, Ternyata Ini Kendalanya

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article APBN Terbatas, Kebutuhan Dana Air Minum Perpipaan Rp 1.000 T