Pengumuman! Semua Proyek Infrastruktur Wajib Beres Juni 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, semua proyek infrastruktur harus rampung di semester pertama tahun 2024. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu berlaku untuk proyek strategis nasional (PSN) maupun non-proyek strategis nasional (non-PSN).

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2022, Senin (31/10/2022).

Disebutkan, Rakorbangwil tahun ini bertujuan menyusun dan menyepakati rencana pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2024 melalui kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Dasar penyusunan program infrastruktur PUPR tahun 2024 yang pertama yaitu, arahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi, baik PSN maupun non-PSN, selambat-lambatnya pada semester 1 tahun 2024," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

Baca: Proyek Tol Jokowi Ini Bikin Jarak Serasa Sejengkal

Untuk itu, ujarnya, pembangunan baru harus sangat selektif, hanya yang dipandang memberikan nilai tambah pada fungsi dan penyelesaian masalah kawasan.

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Dasar yang kedua, lanjutnya, Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) infrastruktur yang terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat.

"Terakhir, intervensi infrastruktur PUPR dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di tahun 2024," katanya.

"Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya," tambah Basuki.

Dalam kesempatan sama, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Kementerian PUPR berperan penting menangani kemiskinan ekstrem dan stunting melalui strategi kantong kemiskinan.

"Beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diantaranya melalui penyediaan 55,7 ribu unit rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di 17 lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan 9 lokasi pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta," kata Muhadjir.

Baca: Hore Libur Anti-macet! 10 Ruas Tol Ini Beres Akhir Tahun 2022

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menambahkan, peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat akan mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

"Program-program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable," katanya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kontraktor 'Berdarah-Darah', Oh Ternyata Ini Biang Keroknya