Kontraktor 'Berdarah-Darah', Oh Ternyata Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha jasa konstruksi di dalam negeri 'menjerit' meminta bantuan ke pemerintah. Menyusul lonjakan harga biaya material bangunan hingga solar industri.

Sementara, sejumlah proyek yang sudah diteken masih menggunakan nilai kontrak lama sebelum ada kenaikan harga-harga bahan material dan biaya lain.

Kontraktor berharap ada penyesuaian harga karena bisa mengancam nasib proyek yang telah disepakati. Terutama, untuk proyek-proyek yang sudah tender sejak tahun 2021.

Baca: Kontraktor 'Nangis Darah', Menteri Jokowi Turun Tangan

Sekretaris Jenderal BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyebutkan, efek domino perang Rusia-Ukraina turut berdampak ke rantai pasok bidang jasa konstruksi.

"Pemerintah harus hadir, kita meminta ada eskalasi penyesuaian harga. Masalahnya gini harga satuan mungkin seperti harga semen Rp 50 ribu kini jadi 80 ribu kita buntung juga ," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (26/8/2022).

"Harga material naik sampai 50-70%, semen, baja, alumunium, BBM naik. Kalau tak dilakukan eskalasi, saya sampaikan ke KPK, yang harus jadi perhatian. Jangan sampai di akhir anggaran pelaku usaha berakhir dengan pihak hukum, pengusaha mau untung bukan buntung," tambahnya.

Baca: Ingat! Sekarang Sanksi Pajak Pakai Acuan Suku Bunga BI

Dia pun menjabarkan ancaman yang mengintai proyek-proyek konstruksi jika eskalasi biaya tak dilakukan.

Pertama, kualitas akan dikorbankan yang dampaknya sangat serius.

Kedua, akan banyak kontraktor bermasalah dengan hukum karena mengerjakan di bawah spesifikasi yang sesuai kontrak.

Ketiga, bisa jadi akan ada pengurangan volume proyek demi sesuai spesifikasi tapi konsekuensi banyak proyek mangkrak. Misalnya pengerjaan jalan yang harusnya 2 km tapi karena biaya hanya 1 km saja.

"Ini kondisinya force majeure, harus segera ada tindakan dari pemerintah. Bukan hanya PUPR, tapi Kemenko perekonomian dan persetujuan presiden, dalam rangka menyelamatkan proyek infrastruktur nasional yang jadi program andalan Presiden Jokowi. Dan pengusaha juga selamat dari jeratan hukum," kata Andi Rukman.

Baca: Duh, Proyek MRT Jakarta Bundaran HI-Kota Bengkak Jadi Rp26 T

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, telah rapat dengan Menko Perekonomian, bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN dan ada jalan keluar.

Di mana, Pertamina akan menurunkan harga (solar) industri, khususnya untuk proyek Kementerian PUPR dan Perhubungan dengan margin nol.

Lalu Kementerian PUPR juga akan membayarkan sisa atau mensubsidi kekurangan biaya solar industri ini kepada Pertamina.

Baca: Harga Rumah Subsidi Segera Naik? Ini Kata Bos Properti

"Jadi jatuhnya subsidi, sharing the burden. Pertamina nolkan marginnya kita juga akan membayar dengan DIPA," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (25/8/2022).

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Berdarah-darah', Kontraktor Akhirnya Dapat Angin Surga