Menjelang Pelarangan Ekspor, Pemerintah Bentuk Pokja Timah

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah sedang membentuk kelompok Kerja (Pokja) untuk membahas kelanjutan pelarangan ekspor timah dan pengembangan hilirisasi timah.

Pokja Timah yang dibentuk itu untuk menjabarkan jenis-jenis timah yang akan dilarang ekspor, serta pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri sesuai dengan suplai dan demand.

Staf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif bahwa pembentukan pokja hilirisasi timah ini berdasarkan kunjungan Presiden RI Jokowi ke PT Timah Tbk (TINS).

Baca: Terungkap! Ini Hilirisasi Timah yang Diinginkan Jokowi

"Pada waktu Bapak Presiden berkunjung ke PT Timah didampingi oleh Dirjen Minerba dan Direktur Utama PT Timah, pada saat Dirjen Minerba mengatakan bahwa sedang dibentuk Pokja Hilirisasi Timah yang sedang mempelajari khususnya supply demand di industri hilir," ungkap Irwandy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Selasa (25/10/2022).

Irwandy bilang, Presiden RI Jokowi akan menunggu hasil kerja dari pokja yang dibentuk itu. Sehingga rencana hilirisasi timah ini menjadi positif, baik dari penambang di hulu maupun di hilir.

"Sepertinya Bapak Presiden mengerti akan hal tersebut dan menunggu hasil kerja dari tim pokja ini. Sehingga nanti pengambilan keputusannya tidak akan membuat dakwa negatif, semuanya positif baik dari segi hulu PT Timah dan semua penambang yang menghasilkan bijih timah juga di hilir," pungkasnya.

Baca: Jelas! Ini Jenis Timah yang Bakal Dilarang Ekspor

Pertimbangan ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan pelarangan ekspor dan hilirisasi timah dalam negeri. Irwandy menilai, baik pihak di hulu maupun hilir sehingga produksi akan tetap berjalan dan industri tidak dimatikan.

Seperti diketahui, Presiden RI Jokowi saat kunjungannya ke PT Timah TBK, Kamis (20/10/2022), menyatakan dengan tegas untuk segera mengumumkan kebijakan penghentian ekspor timah dalam bentuk mentah.

Dalam sambutannya, Jokowi berharap pergerakan hilirisasi pada komoditas timah bisa segera mengikuti apa yang sudah pemerintah lakukan pada komoditas nikel. Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor mineral timah akan meningkat.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop. Misalnya tahun depan stop, tahun ini bisa terjadi. Ini saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN, milik swasta, harus kita kalkulasi semuanya," kata Presiden Jokowi.

Di lain sisi, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan penyetopan ekspor dan hilirisasi timah ini belum bisa disampaikan kapan detilnya.

Yang terang, hilirisasi timah dilakukan untuk mengikuti kesuksesan hilirisasi nikel. Yang mana, RI mendapatkan nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah dihilirisasi pada tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar.

"2017-2018 itu (ekspor bijih nikel) RI hanya dapat US$ 3,3 miliar. Kita ditakut-takuti waktu itu. Sudah-sudah kita hitung," tandas Bahlil di Kantor BKPM, Senin (24/10/2022).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Hilirisasi Timah yang Diinginkan Jokowi