Sekutu Putin Ini Larang Kenaikan Harga, Memangnya Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Inflasi memang menjadi 'momok' mengerikan bagi negara-negara di dunia pasca perang Rusia-Ukraina meletus. Termasuk zona Eropa yang dianggap menjadi negara paling menderita akibat tingginya harga energi dan pangan.

Di tengah kekhawatiran inflasi yang kian meninggi, ada yang menarik dari salah satu negara di Eropa, yakni Belarusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah memutuskan untuk memberlakukan larangan kenaikan harga lebih lanjut di negara tersebut. Peraturan ini akan diberlakukan segera.

Pada pertemuannya pada Selasa (11/11/2022), Presiden Belarusia marah pada menterinya karena membiarkan tingkat inflasi merajalela. Menurutnya inflasi makanan diperburuk oleh produsen (seringkali BUMN) yang menghindari undang-undang anti-inflasi dengan sedikit mengubah produk dan kemudian menaikkan harganya.

Dengan cara ini, Lukashenko berarti bahwa produsen menghindari berbagai batasan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Anti-Monopoli dan Perdagangan Belarus.

Karena itu, Lukashenko mengatakan kepada pemerintah bahwa mulai 6 Oktober, "kenaikan apa pun dilarang dan memperingatkan kepada semua orang yang hadir untuk melanggar perintah ini.

Inflasi yang meninggi menyebabkan banyak warga Belarusia lebih fokus pada pengeluaran daripada menabung. Namun, pada akhirnya sebagian besar warga Belarusia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk disimpan selama lebih dari sebulan.

Tanggapan Pemerintah Belarusia

Selama pertemuan terungkap bahwa tingkat inflasi tahunan Belarusia diperkirakan akan mencapai 19%. Menurut ketua Komite Statistik Nasional Belarus, Inna Medvedeva, inflasi makanan telah berkontribusi sepertiga dari tingkat inflasi negara itu sejak awal tahun.

Sarannya adalah untuk memperkenalkan kontrol harga di seluruh rantai nilai domestik mulai dari produsen pertanian dan berakhir dengan pengecer.

Tidak seperti liputan reguler Media Pemerintah Belarusia, liputan pertemuan pemerintah ini juga mencakup argumen kontra terhadap posisi presiden dari dua pejabat tinggi pemerintah, Perdana Menteri Belarusia Roman Golovchenko dan Wakil Perdana Menteri Nikolai Snopkov.

Golovchenko tidak percaya bahwa regulasi harga adalah jalan ke depan dan membandingkan masalah hari ini dengan regulasi harga yang berhasil pada 2020-2021. Dia malah memperingatkan bahwa terlalu banyak regulasi dapat memiliki efek sebaliknya.

Snopkov percaya bahwa fokus utamanya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Snopkov mencatat bahwa intervensi negara tahun ini telah menghentikan penurunan pendapatan rumah tangga dan mengklaim bahwa pertumbuhan upah riil akan dicapai pada bulan Desember.