APBN Terbatas, PUPR Pakai Cara Ini untuk Dorong Infrastruktur

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Arvi Argyantoro mengaku saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan, dari APBN sebesar Rp 6.445 triliun, anggaran yang disanggupi pemerintah untuk infrastruktur hanya sebesar 30%.

Melihat hal tersebut, pihaknya diberi mandat untuk mencari alternatif pembiayaan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

"Di Direktorat SDA itu Rp 577 triliun yang disiapkan dan saat ini ada gap 30%. Ini yang harus kita cari," ujar Arvi dalam webminar peran PUPR dalam mendorong pembiayaan hijau energi bersih, Kamis (6/10/2022).

Untuk mengatasi gap tersebut, menurut Arvi butuh sebuah inovasi pembiayaan. Salah satunya lewat Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Untuk KPBU ujarnya, direktorat SDA saat ini sedang kembangkan 6 proyek, seperti pembangkit listrik mikro hidro. Proyek ini diinisiasi oleh swasta dalam hal ini Brantas Energi.

Baca: Mantan Menkeu Bongkar 3 Pemicu Fenomena 'Strong Dollar'

"Jadi sebenarnya kita buka kesempatan badan usaha apabila memang lihat potensi bendungan yang kita miliki. Jika memang bisa, potensi pembangkit listrik tenaga air, kami persilakan. Bisa sampaikan surat atau usulkan jadi memprakarsai," tambahnya.

Selain KPBU lanjutnya ada juga mekanisme land value capture yang bisa digunakan di direktotat lain, selain SDA dengan develop pihak swasta.

Kemudian ada juga estafet financing, yang digunakan untuk bangun jalan tol. Dimana badan usaha jalan tol nantinya juga memiliki share yang kemudian dijual untuk dapat dana segar membangun daerah lain.

Baca: Tak Ada PHK di Amerika, Jadi Sebenarnya Resesi Atau Tidak?

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dorong Infrastruktur Hijau, PUPR Ungkap Sejumlah Proyek Besar