RI Butuh Rp6.445 T Bangun Infrastruktur, Bendungan Cs Rp577 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membutuhkan anggaran senilai Rp 6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2024. Akan tetapi, tidak semua bisa dipenuhi oleh APBN yang hanya mampu memenuhi 37% atau Rp 2.385 triliun.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR Avi Argyantoro mengatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR pun berupaya mengisi celah tersebut.

"Kita membentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang ditugasi untuk mencari alternatif pembiayaan," ujar Avi dalam webinar "Peran Kementerian PUPR dalam Mendorong Pembiayaan Hijau Untuk Energi Bersih, Kamis (6/10/2022).

Baca: Suku Bunga Naik, PUPR 'Janji' Tak Pengaruhi Rumah Subsidi

Dia mencontohkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bidang SDA mencapai Rp 577 triliun untuk (2020-2024). Akan tetapi ada gap 30% yang harus dicari.

"Tentu butuh inovasi pembiayaan. Salah satunya kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU (PPP)," kata Avi.

Menurut dia, Kementerian PUPR menjalankan KPBU untuk enam proyek, salah satunya pembangkit listrik mikro hidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Saat ini, menurut Avi, Kementerian PUPR sedang melakukan fase transaksi di mana beberapa badan usaha mengikuti lelang atau tender.

"Tetapi proyek ini diinisiasi oleh pihak swasta dalam hal ini Brantas Energi. Jadi sebenarnya kita membuka kesempatan badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki. Jika memang bisa berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air, kami persilahkan bisa sampaikan surat atau usulan menjadi pemrakarsa," ujar Avi.

Direktur Keuangan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani mengatakan pihak swasta memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi, dalam RPJMN pemerintah 2020-2024, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 6.445 triliun.

"Adapun limit kapasitas fiskal untuk kapasitas tersebut terbatas, sehingga keterlibatan swasta sangat diharapkan untuk bisa mengisi kekosongan dari kebutuhan funding tersebut," ujar Sylvi.

Menurut dia, PT SMI memiliki platform bernama SDGS Indonesia One yang bertujuan untuk mengundang para pihak yang tertarik kepada pembangunan berkelanjutan. Output dari platform itu berbentuk blended finance baik itu multilateral hingga filantropi.

Lebih lanjut, Sylvi bilang kalau banyak investor swasta yang berminat bekerja sama dengan PT SMI untuk berinvestasi membangun proyek-proyek yang berhubungan dengan perubahan iklim maupun energi bersih.

"Penyediaan air bersih juga banyak yang datang untuk melihat sektor itu," kata Sylvi.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR Yang Berkelanjutan