KKP Luncurkan Senjata Baru Jaga Laut, Perangi Illegal Fishing

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan command center atau pusat kontrol untuk pemantauan dan pengawasan terintegrasi kegiatan laut, Rabu (28/9/2022). Hal ini bisa mengurangi tindak kegiatan penangkapan ikan ilegal yang kerap marak terjadi.

Peluncuran ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dijelaskan sistem ini dapat melakukan pemantauan langsung kapal di seluruh wilayah perairan di Indonesia secara real time, dengan menunjukkan data kapal hingga perusahaannya. Serta dapat menyajikan data dan informasi usaha perikanan dari hulu ke hilir.

Serta bisa mendeteksi dugaan pelanggaran dan sehingga bisa langsung menindak kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang kerap terjadi.

"Visi besar (pemerintah) laut harus dijaga melalui satelit, secara online kita bisa melihat secara langsung per hari dengan delay sekitar 30 menit, paling lama 4 jam. Kita bisa melihat apa yang terjadi di laut," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, di Kantor KKP, Rabu (28/9/2022).

Dia menjelaskan kegiatan yang diawasi tidak hanya pergerakan kapal dan illegal fishing, tapi juga ekologi laut termasuk kerusakan terumbu karang hingga mangrove yang bisa dilihat langsung.

Foto: Emir Yanwardhana KKP meluncurkan command center atau pusat kontrol untuk pemantauan dan pengawasan terintegrasi kegiatan laut, Rabu (28/9/2022). Tampak hadir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Langsung beroperasi hari ini, itu untuk pemantauan illegal fishing, kapal yang izinnya habis, transhipment, kerusakan mangrove dan terumbu karang," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan dengan adalah pengawasan Dimana rencananya akan menambah jumlah kapal, untuk penindakan illegal fishing. Dimana kerugian negara yang disebabkan kegiatan illegal fishing itu mencapai mencapai Rp 15 triliun per tahun.

"Nanti kami akan sampaikan kepada bapak Presiden, sehingga nanti ada dana untuk KKP dan kapal-kapal itu bisa disiapkan, saya kira bisa saya sampaikan," kata Luhut.

Meski nanti jumlah tambahan kapal dan dana yang dibutuhkan masih dihitung.

"Saya pikir kita akan hitung lagi dengan cermat, nanti coast guard kita perlu diperkuat. Bakamla harus kuat, nanti nggak perlu redundant di KKP dan Bakamla, bisa bekerja sama," katanya.