Hilirisasi Jadi Kunci ASEAN Ikut Jadi Negara Maju

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dan anggota Asean lainnya untuk menjadi negara maju. Melalui hilirisasi, industri bisa memberikan nilai tambah dalam rantai pasok dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Sayangnya, ada fakta lain yang dapat menghambat negara berkembang menjadi negara maju. Dia mengungkapkan tidak semua negara maju menginginkan negara berkembang bertransformasi menjadi negara yang maju.

Kecenderungan menurutnya dapat dilihat dari inisiasi mengenai hilirisasi, penciptaan nilai tambah, hingga kolaborasi dengan UMKM, yang belum menjadi konsensus utuh di forum G20.

"Apa yang terjadi? Ketika kita mendorong terjadinya hilirisasi sebagian negara maju tidak menginginkan itu. Tapi kita fight. Saya katakan ini perintah Presiden dan tidak ada cara lain selain Indonesia dari berkembang menjadi maju harus hilirisasi," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Investasi 2022 di Kementerian Investasi/BKPM, Senin (26/9/2022).

Baca: Kompendium Bali Jadi 'Senjata' Indonesia Hadapi WTO

Untungnya, dengan berbagai diskusi dan kegigihan pemerintah Indonesia, inisiasi mengenai hilirisasi pun dapat lolos dan disetujui semua negara G20. Bahlil menegaskan, mulai kini tidak boleh ada negara lain yang menghambat mengenai hilirisasi.

Selain itu, kebijakan lainnya seperti kolaborasi dengan pengusaha daerah atau UMKM. Sebelumnya ide ini belum bisa diterima negara lain meski Indonesia sudah memiliki UU Cipta Kerja dan peraturan menteri.

"Tapi kemarin kami berdebat, kami sendiri yang pimpin perdebatannya hampir 3 jam, dihadiri menteri-menteri beberapa negara. Akhirnya sangat dipahami bahwa investor FDI wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah, dan orang daerah harus jadi tuan di negeri sendiri," jelas Bahlil.

Kebijakan untuk berkolaborasi bersama pengusaha daerah ini bahkan mendapat dukungan dari beberapa negara berkembang lainnya.

Kebijakan selanjutnya adalah penyebaran investasi. Saat ini GDP 80% global dikuasai oleh G20, namun penyebaran investasi sangat timpang. Untuk itu Bahlil bersama jajaran stakeholder mendorong penyebaran investasi sebagai bentuk penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi global yang baru.

Kementerian Investasi juga berjuang untuk mencapai kesepakatan Kompendium Bali. Dokumen ini lahir karena adanya masalah seolah-olah ada negara besar yang mendikte negara berkembang dengan mengikuti arah pikiran negara maju.

Kompendium Bali memberikan ruang untuk negara G20 untuk merumuskan langkah kebijakan investasi strategis, dan yang menjadi prioritas dengan memperhatikan keunggulan komparatif.

Baca: Minat Investor Tinggi, Investasi RI Bisa Tembus Rp 1.200 T

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lapor Pak Jokowi! Investasi Dalam Negeri Rp197 T di Kuartal I-2024