Kompendium Bali Jadi 'Senjata' Indonesia Hadapi WTO

Khoirul Anam, CNBC Indonesia
26 September 2022 17:46
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Saat Konferensi Pers Perkembangan Investasi 2022. (Tangkapan Layar youtube Kementerian Investasi - BKPM)
Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Saat Konferensi Pers Perkembangan Investasi 2022. (Tangkapan Layar youtube Kementerian Investasi - BKPM)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia disebut tidak akan mundur melawan gugatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait penghentian ekspor produk bijih nikel. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan Kompendium Bali bisa menjadi harapan agar negara lain tidak mengintervensi terhadap Indonesia, khususnya mengenai ekspor bijih nikel.

"Dengan kesepakatan hilirisasi, dengan kesepakatan Kompendium Bali, maka ini menjadi semacam ada pemahaman baru, ada kesepakatan baru, yang dilakukan negara G20 untuk menghargai negara masing-masing," jelas dia dalam Konferensi Pers Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan topik "Perkembangan Investasi 2022, Senin (26/9/2022).

Seperti diketahui sebelumnya Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia melalui WTO lantaran pemerintah Indonesia menyetop ekspor nikel mentah. Sementara itu, Kompendium Bali merupakan panduan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi serta promosi investasi di masing-masing negara.

Sehingga, dengan adanya Kompendium Bali negara-negara G20 perlu menghormati berbagai kebijakan yang diambil, termasuk hilirisasi. Adapun langkah ini dipandang menjadi jalan keluar di tengah klaim adanya sejumlah negara yang tak ingin negara lainnya, termasuk Indonesia melakukan hilirisasi tambang.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan negara lain bisa tetap melakukan investasi ke Indonesia dengan membangun smelter nikel dan industri hilir lainnya. Hal ini pun sejalan dengan tujuan dari kebijakan tersebut, yakni untuk menarik investor asing.

"Yang salah itu kalau kita tidak menerima investasi hilirisasi dari mereka. Tapi ketika kita hanya membangun hilirisasinya di negara kita supaya nilai tambah dari kita, silakan investornya datang ke kita," jelas Bahlil.

Dia juga memaparkan bahwa Indonesia akan melanjutkan rencana untuk memberlakukan larangan serupa pada ekspor komoditas mentah lainnya, seperti bauksit dan timah.

"Indonesia tidak hanya melakukan nikel. Nikel salah satu di antaranya. Ke depan bauksit, timah, kami lagi menyusun pohon ekonominya dan industrinya, dan tidak menutup kemungkinan akhir 2022 sudah akan selesai dan di 2023 itu sudah kita dorong," pungkas Bahlil.

 


(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Investasi 2023 Dikejar Tembus Rp 1.400 T, Begini Ramalannya

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular