Bahlil Sampaikan Pentingnya Ini di Forum Menteri G20

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

22 September 2022 14:12

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi berkelanjutan diperlukan dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali hari ini, Kamis (22/9/2022).

Bahlil yang juga co-chairman dari TIIMM G20 mengungkapkan, ada berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi berkelanjutan. Salah satunya kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Menurut dia, hilirisasi dapat memajukan industri negara-negara berkembang melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

"Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju," ujar Bahlil.

Dia menambahkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kolaborasi antara investor besar dan pelaku UMKM lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

Baca:

Investasi Mangkrak Rp 100 T, Bahlil Bilang Gegara 'Hantu'

Di samping itu, Bahlil menegaskan bahwa investasi membutuhkan keadilan. Di mana saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dan negara maju di bidang energi hijau, termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

"Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1 per 5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang," ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan pentingnya dukungan negara G20 untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dalam menarik investasi berkelanjutan. Dia juga mengajak negara-negara G20 untuk turut menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

"Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari. Khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, pertemuan pertama dan kedua TIIWG telah dilaksanakan pada Maret 2022 dan Juli 2022 di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan rangkaian kegiatan Pertemuan Ketiga TIIWG dan TIIMM G20 dimulai sejak 19 September 2022 dan menghasilkan konsensus antara negara-negara anggota TIIWG G20.

Konsensus tersebut dituangkan dalam bentuk Pernyataan Menteri/Ministerial Statement dan memuat komitmen negara anggota G20 terkait 6 isu prioritas di bidang perdagangan, investasi, dan perindustrian.

Adapun enam isu prioritas TIIWG, antara lain adalah Peran Sistem Perdagangan Multilateral Untuk Akselerasi Pencapaian SDGs, Perdagangan Digital dan Rantai Nilai Global yang Berkelanjutan (Sustainable Global Value Chains/GVCs), Industrialisasi Inklusif yang Berkelanjutan melalui Industri 4.0 Reformasi, dan WTO (World Trade Organization).

Kemudian Respons Perdagangan, Investasi, dan Industri terhadap Pandemi dan Arsitektur Kesehatan Global dan Mendorong Investasi Berkelanjutan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Global.

Sebagai informasi, pertemuan TIIMM G20 dihadiri oleh menteri dari negara anggota G20, yaitu Kanada, Perancis, India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Inggris. Selain itu, 12 pejabat setingkat menteri dari negara anggota G20 lainnya, termasuk Rusia dan Amerika Serikat,

Hadir pula 7 menteri dari negara undangan, yaitu Kamboja, Spanyol, Fiji, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Adapun total delegasi yang hadir dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Ketiga TIIWG dan TIIMM G20, yaitu 268 delegasi hadir secara fisik dan secara virtual yang merupakan perwakilan negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional.