India Doyan Larang Ekspor, Hati-hati Senjata Makan Tuan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, langkah India yang melarang ekspor beras pecah dan menaikkan pajak ekspor beras justru bisa berbalik jadi boomerang bagi negara tersebut.

"India bisa jadi kena getahnya sendiri dengan kebijakannya melarang ekspor beras pecah. Karena, masih ada negara lain yang bisa memasok ke pasar. Sehingga, ketika nanti, pengimpor sudah stabil mendapat pasokan dari negara lain, lalu India kelebihan pasokan di dalam negeri, jadi kena sendiri. Akibatnya, malah jadi bisa bikin mereka banting harga," kata Adhi kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/9/2022).

Adhi mengakui, langkah India itu akan berdampak ke Indonesia. Sebab, selama ini, industri tepung beras dan industri makanan olahan menggunakan tepung beras, mengandalkan pasokan impor.

"Memang, selama ini kita dipasok dari India. Tapi, ada Vietnam, Thailand, dan Pakistan juga ada. Dan, seharusnya ini sifatnya sementara seperti larangan gandum dulu," kata Adhi.

Hanya saja, lanjutnya, pelarangan oleh India tersebut tidak perlu dikhawatirkan atau direspons panik.

Dia mencontohkan, saat pasokan gandum terganggu akibat perang Rusia-Ukraina, meski harga naik tapi akhirnya pasokan terpenuhi.

Apalagi, lanjut dia, saat ini tren harga pangan global justru sudah menunjukkan penurunan.

"Masih banyak peluang kita bisa manfaatkan. Dan, dalam jangka panjang, kalau India sekarang mempersulit atau melarang, justru akan merugikan India nantinya," kata dia.

"Memang, efeknya akan naik harga. Tapi, harga-harga pangan saat ini juga saya lihat sudah dalam tren turun," tambahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengimpor sebanyak 407.741,4 ton beras di tahun 2021. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 356.286,2 ton.

Khusus beras pecah, tahun 2020, tercatat impor Indonesia dari India mencapai 8.198,05 ton. Lalu melonjak signfikan jadi 207.244, 45 ton di tahun 2021. Tahun 2022 berjalan, tercatat impor sebanyak 87.347,8 ton.

Angka tersebut untuk impor beras pecah dengan kode HS 10064090 (beras pecah, lain dari digunakan untuk hewan).

"Selama ini, yang mengimpor adalah industri tepung. Juga, industri makanan olahan pengguna tepung beras sepeti bihun," kata Adhi.

"Kita memang mengutamakan impor karena beras pecah lokal itu dicampur ke beras konsumsi," pungkas Adhi.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelarangan oleh India itu akan jadi isu serius bagi UKM pengguna tepung beras, seperti jajanan kue tradisional.

"Pemerintah perlu terus bernegosiasi dengan India. Dan, mencari alternatif lain. Meski lebih mahal, tapi pasokan bisa tersedia," kata Bayu kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/9/2022).