Proram Pembatasan BBM Suka Mangkrak, Ini Sederet Buktinya

Berikut sejumlah program yang pernah dilakukan atau diwacanakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM Subsidi:

1. Teknologi RFID

Pembatasan melalui RFID dilakukan dengan dengan menggunakan database online yang disambungkan dengan SPBU, serta kendaraan dengan menggunakan RFID tag.

Teknologi RFID diujicoba di wilayah Jabodetabek mulai Mei 2014 dengan menggunakan database online yang disambungkan dengan SPBU serta kendaraan dengan menggunakan RFID tag.

Namun, uji coba ini gagal karena ada kendala pada produksi alat kendali, minimnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya petugas SPBU terhadap program RFID. 

Program ini berakhir pada 2016 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menanggung subsidi BBM Premium (RON 88) mulai Januari 2015. Penentuan harga Premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu.

Baca: Jokowi Pernah Pangkas Subsidi BBM, Indonesia Baik-baik Saja..

2. Converter Kit

Program converter kit digalakkan sejak 2012 tetapi masih jalan di tempat pada 2014. Padahal, anggaran yang sudah dilakokasikan pada 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 250 miliar dan pada 2014 mencapai Rp 3 triliun.

Program sempat jalan di tempat karena macetnya pengadaan converter kit menyusul perselisihan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian terkait pengadaan.

Program converter kit dilakukan dengan membagikan alat converter yang mengubah mesin berbahan BBM menjadi bahan bakar gas (BBG). Alat tersebut sudah dibagikan kepada  nelayan ataupun petani.

Program converter kit saat ini masih berjalan. Targetnya bukan hanya konversi gas, tetapi juga konversi BBM ke listrik.

Baca: Komaidi: Tolak BBM Bersubsidi Naik, Sama Saja Bela Orang Kaya

3. Survey Card

Pemerintah  memperkenalkan Survey Card di Kota Batam, Tarakan, Bintan dan Pangkal Pinang untuk membatasi penjualan solar bersubsidi pada 2014.
Mereka yang hendak membeli Solar subsidi harus mendaftarkan kendaraannya. Pembelian dibatasi kuotanya per hari dan per bulan.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Kajian Mekanisme Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran program tersebut mampu menekan konsumsi solar bersubsidi serta sebaliknya meningkatkan penjualan solar non bersubsidi. Program tersebut juga dinilai mampu menghilangkan mobil pelangsir.

Terdapat juga penghematan biaya subsidi Bio Solar sebesar 151 Kilo Liter per hari atau sebesar Rp 330 milyar per tahun. Kelemahan kartu ini adalah masih menggunakan kertas karton sehingga mudah rusak.

4. Fuel Card

Fuel Card diperkenalkan di Batam untuk membatasi solar bersubsidi pada November 2014. Berbeda dengan Survey card, Fuel Card menggandeng pihak BUMN Bank Rakyat Indonesia. Sama dengan Survey Card, Fuel Card juga mewajibkan pemilik mendaftarkan kendaraannya terlebih dahulu. Kartu ini memiliki kelebihan yaitu bisa  digunakan sebagai alat pembayaran.
Namun, kartu ini memiliki sejumlah kekurangan seperti kendala top up serta double-checking settlement yang kerap merepotkan petugas SPBU.

Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank BRI  apda akhir 2014 juga meluncurkan Fuel Card untuk penyaluran solar bersubsidi nelayan Cilincing, Jakarta Utara.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(mae/mae)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All