RI Butuh Duit Buat Garap 'Harta Karun' Hijau Tanah Air

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memasuki transisi energi hijau. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di tanah air akan dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi menuju net zero emission (NZE) di tahun 2060.

Untuk mempercepat transisi ke 'harta karun' hijau itu, Indonesia membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan baik teknologi maupun pendanaan.

Dalam catatan Menteri Arifin, kelak di tahun 2060 Indonesia akan dibanjiri sebanyak 700 Giga Watt (GW) pembangkit dari EBT. Diantaranya, pembangkit listrik panas bumi (PLTP) diperkirakan akan menyumbang sebanyak 22 GW yang di dorong melalui pengembangan skema bisnis baru.

Baca: RI Punya Harta Karun Top 2 Dunia, Tapi Digarapnya Lelet

"Meningkatkan percepatan energi bersih menuju transisi energi butuh beragam teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai entitas yang meliputi pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga keuangan dan bisnis," terang Menteri Arifin saat sambutan pembukaan acara 'The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2022 di JCC, Rabu (14/9/2022).

Adapun yang terpenting, kata Menteri Arifin, peningkatan percepatan energi bersih menuju transisi energi akan butuh beragam inovasi teknologi yang lebih kompetitif dan terjangkau untuk mengembangkan deep drilling geothermal development dan enchance geothermal system serta offshore geothermal development.

Oleh sebab itu, akses penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus dibuat inklusif dengan akses dan pembiayaan terjangkau yang lebih masif.

Baca: Penentuan Kesepakatan Harga Listrik Panas Bumi di Indonesia

"Saat ini di Indonesia ada dua skema pembiayaan panas bumi, yakni Geothermal Upstream Development Project dan Geothermal Risk Mitigation yang merupakan kerjasama antara Menteri Keuangan RI dengan PT SMI dan Bank Dunia," ungkap Menteri Arifin.

Saat ini untuk pengembangan jangka menengah menuju transisi energi, Indonesia sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021 - 2030 yang membesarkan porsi pembangkit EBT mencapai 29 GW atau 51% dari total pembangkit listrik yang ada di Indonesia.

"3,3 GW pada tahun 2030 berasal dari pembangkit panas bumi," tandas Menteri Arifin.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Tantangan Pemerintah Dorong Pengembangan Panas Bumi