Faris Pradana
Faris Pradana

Faris Pradana merupakan pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Negara. Saat ini Faris sedang menempuh studi di program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia. Opini yang dituliskan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili tempat penulis bekerja.

Profil Selengkapnya

Penentuan Kesepakatan Harga Listrik Panas Bumi di Indonesia

Opini - Faris Pradana, CNBC Indonesia
13 September 2022 12:20
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). (Dok. PGE) Foto: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). (Dokumentasi PGE)

Pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru sekitar 2.130 MW atau sekitar 8,7% dari total potensi panas bumi yang dimiliki sebesar sekitar 24 GW. Sementara itu, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan
target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada tahun 2025 sebesar 6.310 MW untuk panas bumi.

Hingga saat ini pengembangan panas bumi bahkan belum mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan. Hal yang menjadi pemicu salah satunya adalah ketetapan tarif listrik panas bumi yang dinilai terlalu tinggi sehingga menimbulkan permasalahan dalam penentuan tarif listrik oleh PLN dan pihak pengembang.

Sebagai pembanding, harga listrik PLTP berkisar antara US$ 7 - 13 sen per kWh, sementara untuk sumber energi dari batu bara berkisar antara US$ 3 - 5 sen per kWh. Pemerintah sebetulnya telah menetapkan tarif listrik panas bumi melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PLN.

Skema tarif dalam peraturan tersebut berbentuk harga patokan tertinggi. Tujuan dari adanya kebijakan ini untuk memberikan kepastian kepada PLN dan pihak pengembang terkait tarif listrik yang dihasilkan panas bumi.

Namun, meskipun telah ada peraturan tersebut kondisi pengembangan panas bumi tak kunjung meningkat.



Struktur pasar (non competitive)
Apabila melihat struktur pasar penyediaan tenaga listrik, maka struktur pasar merupakan pasar monopsoni dengan satu pembeli tunggal, yaitu PLN. Sementara untuk pihak penjual terdiri dari banyak sumber energi listrik yang berasal dari fosil dan EBT salah satunya panas bumi.

Dalam pasar monopsoni ini, PLN sebagai pembeli tunggal akan memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Konsekuensi dalam pasar
monopsoni ini pembeli akan membeli suatu barang dengan harga dan kuantitas di bawah keseimbangan pasar persaingan sempurna sehingga menimbulkan inefisiensi.

Menurut data dari Ditjen EBTKE melalui laman resminya, pada tahun 2016 terdapat amandemen kontrak panas bumi untuk PLTP, yaitu PLTP Kamojang sebesar US$ 6 - 9,4 sen per kWh untuk unit 1, 2, dan 3. Kemudian PLTP Lahendong unit 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai kontrak US$ 6 sen per kWh.

Apabila kembali pada harga patokan tertinggi pada tahun 2016, seharusnya tarif berada pada kisaran US$ 12,2 untuk WKP I, US$ 17,6 untuk WKP II, dan US$ 25,8 untuk WKP III. Harga yang disepakati oleh PLN dan pengembang berada di bawah ketentuan.

Lantas mengapa boleh terjadi kondisi monopsoni oleh PLN jika hal ini menimbulkan inefisiensi meskipun telah ada UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat yang pada pasal 18 menyebutkan pelarangan monopsoni?

Kita harus melihat dari sisi PLN, PLN diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyediakan listrik kepada seluruh masyarakat dengan harga terjangkau agar terjadi equity.

PLN dengan kekuatan memengaruhi harga pada penyediaan listrik, namun hal itu tidak digunakan untuk mencari keuntungan semata. Jika PLN diharuskan membeli listrik dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bisa jadi hal tersebut akan membebani PLN.

Kebijakan mendatang
Dalam rancangan kebijakan EBT yang sedang dirancang oleh pemerintah, meskipun dalam draf RUU EBT Pasal 40 PLN diwajibkan untuk membeli listrik dari EBT, sebaiknya pemerintah tidak lagi menetapkan tarif listrik panas bumi dengan skema harga fix. Alasannya adalah yang pertama hal ini dapat saja membebani salah satu pihak, yaitu PLN dan pihak pengembang apabila harga dinilai terlalu tinggi dan terlalu rendah.

Kedua bahwa nilai mata uang akan terus berubah setiap waktu, sehingga harga yang ditetapkan dalam kontrak pada saat ini belum tentu sama nilainya dengan tahun-tahun berikutnya dan akan terus mengalami amandemen dalam kontrak.

Penentuan tarif sebaiknya bersifat dinamis seperti penentuan tarif menggunakan formula rate yang dapat berubah sesuai dengan tingkat manfaat (beneficial). Dengan formula rate maka harga listrik berdasarkan persetujuan perhitungan antara PT. PLN dan pihak pengembang dengan memperhitungkan berapa margin keuntungan dan biaya yang telah disepakati, sehingga negosiasi tidak memakan waktu yang lama dan
diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.


(miq/miq)
Opini Terpopuler
    spinner loading
Artikel Terkait
Opinion Makers
    z
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading