RI Ungkap Kunci Halau Dampak Ngeri Inflasi di Forum G20

Belitung, CNBC Indonesia - Inflasi masih menjadi momok bagi sejumlah negara yang mencoba membangkitkan ekonominya setelah dihantam pandemi Covid-19 selama lebih dari 2 tahun. Hal itu menjadi menjadi salah satu penekanan dalam pembukaan forum G20 Development Ministerial Meeting 2022 di Belitung, 7-9 September 2022.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan IMF telah memproyeksikan peningkatan inflasi pada 2022 sebesar hampir 6% di negara ekonomi maju. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam empat dekade terakhir.

Sementara itu, imbuhnya, di negara berkembang, tingkat inflasi mencapai sekitar 9% atau yang tertinggi sejak periode the great recession. Alhasil, hal-hal tersebut berdampak pada progres pembangunan di negara berkembang.

"Tingginya inflasi juga akan mempersulit kita untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian SDGs," katanya saat membuka G20 Development Ministerial Meeting 2022 (G20 DMM), Kamis (8/9/2022).

Menurutnya, skala tantangan yang dihadapi saat ini membutuhkan kerja sama global yang lebih kuat dari sebelumnya. Anggota G20 juga diharapkan menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

"Perlambatan ekonomi yang ada dan dampak jangka panjang Covid-19 mengharuskan kita untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif," tuturnya.

Untungnya, imbuh Suharso, hanya dengan mengalihkan 3,7% dari 100 triliun dolar total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, anggota G20 dapat menutup kebutuhan pembiayaan tersebut. Kerangka Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan G20 yang telah disepakati saat Presidensi Saudi Arabia tahun 2020 dinilai memberi momentum untuk meningkatkan komitmen politik para menteri pembangunan mengenai isu pembiayaan.

"Dari sini, Presidensi G20 Indonesia mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan SDGs. Hal ini kita lakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs, dan SIDS," ujarnya.