G20 DMM 2022
Jokowi Minta IKN Jadi PSN, Menteri PPN Suharso Buka Suara
Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di sela-sela acara G20 Development Ministerial Meeting 2022 di Belitung, Rabu (7/9/2022). (CNBC Indonesia/Lucky Leonard Leatemia)
Belitung, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa angkat bicara terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, IKN merupakan proyek besar berskala nasional. Oleh karena itu, pembangunannya sudah mencakup sejumlah PSN.
"Saya kira tidak lagi harus diputuskan seperti itu karena hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IKN itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Misalnya kalau kita bicara soal air, itu masuk di PSN-nya, mengenai jalan-jalan utama masuk di PSN-nya, bandara-bandara juga," katanya di sela-sela acara G20 Development Ministerial Meeting 2022 di Belitung, Rabu (7/9/2022).
Dia melanjutkan proyek tersebut saat ini masih tercakup dalam pos-pos belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, kemungkinan mulai 2024 pembiayaannya akan langsung oleh Badan Otorita IKN.
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menjadikan proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi salah satu PSN.
Hal ini ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers.
Airlangga menyebut keinginan Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai PSN terbilang wajar. Dengan menjadi proyek strategis, maka keberlangsungan pembangunan IKN mendapatkan jaminan dan bisa diakselerasi dengan cepat.
"Karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," kata Airlangga.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan penandatanganan kontrak untuk proyek IKN. Paket pekerjaan mulai dari penyediaan air bersih, konektivitas jalan, hingga pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis mengatakan secara simbolis ada 19 paket pekerjaan infrastruktur IKN dengan total nilai Rp 5,3 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Janet Yellen Ingatkan Ini ke Negara yang Terlilit Utang
(luc/luc)
