BLT ala Jokowi dan SBY, Mana yang Paling Efektif?
Foto: Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, pada Minggu, 28 Agustus 2022. Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat. Ist
Jakarta,CNBCIndonesia- Pemerintah akan menggelontorkan bantuan tunai dan subsidi upah sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bantuan tunai terbukti efektif dalam membantu daya beli dalam jangka pendek tetapi dinilai tidak membantu masyarakat dalam jangka panjang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir pekan lalu, menjelaskan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,17 juta untuk tambahan bansos sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM.
Anggaran tersebut di antaranya akan dimanfaatkan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,65 juta keluarga. Masing-masing dari mereka akan memperoleh Rp 150.000 per bulan untuk empat bulan atau total Rp 600.000.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
"Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah)," tutur Sri Mulyani, dikutip dari website Sekretariat Kabinet.
Pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya dilakukan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, pada tahun ini. Pada November 2014, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM sebesar 33%.
Pada tahun tersebut, kompensasi lebih disalurkan dalam bentuk kartu. Setelah kenaikan harga BBM, Jokowi meluncurkan tiga kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Bantuan diberikan dalam bentuk simpanan giropos sebanyak 14,5 juta sebesar Rp 400.000 sementara PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan mendiri e cash 1 juta. Bantuan dalam bentuk tabungan dimaksudkan untuk menghindari kerumunan saat pembagian bantuan.
Jokowi juga menambah sejumlah kompensasi sepertitambahanbantuan program keluarga harapan Rp 1,7 triliun, pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 4 triliun, program ekonomi produktif Rp 1,6 triliun di antaranya Rp 700 miliar untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, Rp 600 miliar untuk usaha petani dan nelayan.
Bantuan lainnya adalah revitalisasi lahan non produktif sebesar Rp 300 miliar, peningkatan ketrampilan dan kompetensi masyarakat Rp 800 miliar.
Kompensasi kenaikan harga BBM juga diberikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bantuan diberikan dalam program bernama BLT dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Pada 2005, Presiden SBY menaikkan harga BBM subsidi dua kali yakni rata-rata 29% pada Maret dan 114% pada Oktober 2005. Berbeda dengan era awal Jokowi yang menggunakan sejumlah kartu atau disalurkan melalui bank, penyaluran BLT era Presiden SBY dilakukan dengan membagikan langsung yakni masyarakat datang langsung ke balai desa atau kantor pos untuk mengambil uang tunai.
Pemerintah kemudian memberikan BLT dalam dua tahap yakni tahap I pada periode Oktober-Desember 2005 dan tahap II pada Januari-September 2006.
Besaran BLT adalah Rp 100.000 per bulan dan diberikan secara langsung dalam sekali waktu untuk tiga bulan ke depan atau Rp 300.000. Program tersebut menyasar 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) tetapi hanya terealisasi kepada 17,13 juta RTS.
Bantuan tahap I pada disebar pada Oktober 2005 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri pada 3-4 November 2005.
