Pembatasan Kendaraan Isi Pertalite Jalan, Awas Ini Bahayanya

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

05 September 2022 19:14

Foto: Sejumlah kendaraan mengantre untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina, kawasan R.A. Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022) malam. (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mengimplementasikan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi dinilai bakal menimbulkan kerusuhan, terutama di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu mengkaji ulang rencana pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi. Mengingat, pemerintah juga telah menyesuaikan harga untuk Pertamax maupun Pertalite.

"Pemerintah harusnya memilih salah satu saja, apakah dinaikkan harganya atau dilakukan pembatasan. Karena kalau dilakukan secara paralel, efek ke masyarakat juga bisa memicu stagflasi lebih cepat dan kontraksi pada konsumsi rumah tangga berisiko tinggi," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (5/9/2022).

Baca:

Isi Pertalite Mulai Catat Nopol & Dijatah, Ini Kata Pertamina

Menurut Bhima, pembatasan idealnya dilakukan ketika harga BBM dalam kondisi rendah yakni sebelum tahun 2020, di mana harga Pertamax pada saat itu Rp 9.000 per liter dan Pertalite Rp 7.650 per liter. Namun jika diterapkan saat ini, pemerintah sudah kehilangan momentum.

Di samping itu, pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan aplikasi juga dinilai akan lebih sulit, khususnya untuk memastikan siapa yang berhak menerima. Mengingat, masyarakat miskin sangat sedikit sekali dalam mengoperasikan aplikasi.

"Sejauh ini kan yang mendaftar masih sedikit sekali. Jadi kalau dilakukan bersamaan, saya gak sepakat, efek berantainya itu lebih berbahaya lagi, justru orang miskin yang berhak keluar dari sistem dan justru mendorong antrian-antrian di SPBU," katanya.

Lebih lanjut, Bhima menilai dengan harga yang ada saat ini, sudah pasti orang akan berpindah menggunakan Pertalite. Mengingat harga subsidi dan non subsidi semakin terpaut jauh. Adapun jika pembatasan tetap dilakukan, ia khawatir akan terjadi kerusuhan di setiap SPBU.

"Orang gak terima, nanti petugas SPBU gak siap hadapi komplain. Udah antri panjang, ini kok ada technical error padahal saya berhak menerima kalau gak disiapkan khawatir di SPBU-nya," tandasnya.