Korsel 'Uring-uringan' Gegara Aturan Subsidi Mobil Listrik AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan (Korsel) Kim Sung Han mengatakan Amerika Serikat (AS) berjanji meninjau dampak dari aturan barunya pada subsidi untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada Kamis (1/9/2022).

Menurut kantor berita Yonhap, pernyataan Kim muncul menyusul kekhawatiran aturan baru terkait EV dapat merugikan produsen mobil di Negeri Ginseng.

Kim mengeluarkan pernyataan setelah bertemu dengan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan di Hawaii, di mana mereka berkumpul untuk pembicaraan tiga arah dengan Jepang. Pertemuan tiga negara itu untuk mengoordinasikan kebijakan Indo-Pasifik sehubungan dengan ketegangan baru antara China dan Taiwan.

Baca: Pertamina dan PLN Diminta Sinergi Dorong Ekosistem EV

Kekhawatiran telah meningkat di Korsel atas Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu.

Langkah-langkah di bawah undang-undang baru akan mencakup penghentian subsidi untuk EV yang dibuat di luar Amerika Utara, yang dapat memengaruhi perusahaan seperti Hyundai Motor Co dan afiliasinya, Kia Corp.

Kim mengatakan dia mengangkat masalah itu pada pertemuan bilateral dengan Sullivan, yang ditanggapi dengan janji untuk melihat dampak undang-undang tersebut di Dewan Keamanan Nasional.

"Dia mengatakan IRA kemungkinan akan membawa lebih banyak plus daripada minus ke Korea, tapi dia akan melihat lebih dekat bagaimana masalah subsidi kendaraan listrik akan berkembang ke depan dan apa dampaknya," kata Kim kepada wartawan, dikutip dari Reuters.

Baca: Diam-diam Prancis Gencarkan Pemakaian Mobil Listrik, Ada Apa?

Parlemen Korsel pada Kamis mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan atas aturan baru, yang telah menghilangkan kredit pajak federal yang sebelumnya memenuhi syarat produsen mobil EV Korsel di AS.

Resolusi itu meminta pemerintah Korsel untuk menanggapinya dengan mengatakan undang-undang tersebut diskriminatif.

Lee Do-hoon, wakil menteri luar negeri Korsel, mengatakan pada Selasa bahwa Seoul telah meminta Washington untuk menunda aturan baru sampai Hyundai menyelesaikan pembangunan pabriknya di Georgia pada tahun 2025.

Para pejabat Seoul juga mengatakan undang-undang tersebut mungkin melanggar perjanjian perdagangan bebas bilateral kedua negara.

(tfa/luc) Next Article Bukan Main, Hyundai Ekspor Mobil Made in Bekasi ke 78 Negara