
Harga Pertalite Naik Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi! Asal...

Pemerintah dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk menambah bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu sebagai langkah antisipasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar mulai hari ini. Penyaluran BLT akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Ada 3 jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan. Pertama adalah bantuan langsung tuna (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp 600.000. Kedua, bantuan sosial upah untuk 16 juta pekerja sebesar Rp 600.000. Ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda).
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah sekaligus tugas negara ini. Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.
Untuk jenis bantuan langsung tunai memang diperuntukan bagi 20,65 juta penerima. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Artinya, jika diperuntukan bagi penduduk miskin ada sekitar 5,51 juta orang yang luput dari subsidi.
Bansos yang digelontorkan pemerintah cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di putaran pertama (1st round) dan putaran kedua (2nd round), dimana efeknya ditandai dengan kenaikan harga transportasi dan ongkos produksi manufaktur.
Dari bansos yang segera digulirkan pemerintah, baik Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), masa berlakunya mencapai empat bulan. Jika harga BBM dinaikkan, anggaran untuk subsidi energi memang akan mengurangi beban masyarakat miskin. Namun 'kue' subsidi ini hanya bersifat sementara.
Adapun, risiko dampak putaran ketiga (3rd round), yang mencakup kenaikan harga barang dan jasa terkait upah pekerja, diperkirakan baru akan terasa pada tahun depan. Tetapi efeknya pun tidak signifikan karena dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat dari pertumbuhan upah efek dari subsidi yang diberikan pemerintah.
Dengan demikian, penghematan subsidi harus dialihkan ke penambahan jaring pengaman social masyarakat. Selain itu, pada pelaksanaannya harus dipastikan bahwa penyaluran dana ini tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang paling terdampak.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aum/aum)