
Harga Pertalite Naik Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi! Asal...

Jika pengurangan subsidi BBM terealisasi maka dampak pada inflasi tidak terhindarkan. Pada Juli 2022, inflasi IHK tercatat pada 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Juni 2022, yaitu 4,35% (yoy).
Tingginya inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga dari kelompok pangan yang mencapai 11,47%. Dengan demikian, telaah harga pangan juga sangat penting dalam melihat dampak pengurangan subsidi BBM terhadap inflasi.
Di sisi lain, Pemerintah menyebutkan bahwa harga pangan sudah relatif stabil, dengan harga beras rata-rata berada pada kisaran Rp 10.000 dan harga daging sapi, daging ayam, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah telah cenderung turun.
Pemerintah yang kiranya terlihat ketat mengawasi pergerakan harga komoditas dan minyak. Dengan mulai menurunnya harga komoditas, maka dampak positif dari windfall komoditas terhadap penerimaan negara diperkirakan akan mereda pada sisa tahun 2022 dan 2023.
Karena itu berdasarkan Trade and Industry brief LPEM FEB UI, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat penerimaan negara dari pos lainnya seperti PPN dan PPh. Inisiatif yang sudah diluncurkan untuk memperluas penerimaan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan perlu digencarkan, terutama dari sisi implementasiannya di lapangan.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim hujan akan datang pada bulan September mendatang. Musim penghujan akan berdampak negatif pada produksi tambang batubara.
Akan tetapi pada sisi lain pemerintah dapat meluncurkan berbagai program spesifik untuk meningkatkan pasokan beras dan bahan pokok lainnya atau mengamankan pasokan dan cadangan gandum dan kedelai, yang merupakan bahan pangan dengan harga global yang bergejolak.
Meskipun produksi dan harga pangan dunia sedang dalam momentum yang baik, namun tetap terdapat risiko tinggi karena perang Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda akan berakhir.
Dengan potensi adanya penurunan windfall penerimaan dari komoditas secara signifikan dan kebutuhan untuk memenuhi mandat defisit fiskal di bawah 3% per tahun 2023, dapat dipahami bahwa pemerintah perlu untuk melakukan efisiensi anggaran belanja, salah satunya adalah dengan reformasi subsidi BBM.
Dalam laporan itu menyebutkan langkah tersebut perlu diimbangi dengan mendorong produksi pangan domestik serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga BBM akan sangat mempengaruhi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi sangat penting.
Simulasi LPEM FEB UI menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi Rp17.000/l, Solar menjadi Rp9.000/l dan Pertalite menjadi Rp10.000/l akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,06%-0,12% dan penurunan daya beli sebesar 0,05%-0,09%.
Meskipun demikian, jika penghematan subsidi dialihkan ke sektor ekonomi lain yang produktif, pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak sebesar 0,08%-0,16%. Dengan demikian, penghematan subsidi harus dialihkan ke penambahan jaring pengaman sosial masyarakat
(aum/aum)