Jakarta, CNBC Indonesia - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih jadi perbincangan hangat. Bahkan publik memperkirakan harga BBM jenis Pertalite dan minyak diesel alias Solar subsidi akan terjadi pada 1 September 2022.
Pemerintah telah berkali-kali memberikan 'kode keras', karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan program bantuan sosial (bansos) tambahan dimulai pada hari ini.
Bansos ini dinilai sebagai bentuk kompensasi dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Artinya, kenaikan tersebut akan terwujud dalam waktu dekat.
Rencana kenaikan harga BBM sudah menyeruak sejak beberapa hari terakhir. Pemerintah juga berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun. Dalam berapa waktu terakhir, sinyal kenaikan harga BBM terus berhembus kencang.
Jenis Bahan Bakar | Harga Seharusnya/ Liter | Harga Jual Ecer/Liter | Selisih Harga | Besaran Subsidi (%) |
Solar | Rp 13.950 | Rp 5.150 | Rp 8.800 | 63,1% |
Pertalite | Rp 14.450 | Rp 7.650 | Rp 6.800 | 47,1% |
Pertamax | Rp 17.300 | Rp 12.500 | Rp 4.800 | 27,7% |
LPG 3kg | Rp 18.500 | Rp 4.250 | Rp 14.250 | 77% |
Sumber : Kementerian Keuangan
Total subsidi dan kompensasi berdasarkan Perpres 98/2022 nilainya mencapai Rp 502,4 triliun. Nilai ini naik tiga kali lipat lebih dari subsidi dan kompensasi berdasarkan APBN 2022 awal yang hanya sebesar Rp 152,5 triliun.
Terus bergejolaknya harga minyak dunia mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Benar saja, harga minyak dunia yang melonjak sepanjang semester pertama 2022 telah mulai menunjukkan penurunan sejak Juni lalu.
Saat ini minyak jenis Brent maupun WTI telah menunjukkan tren penurunan. Pada Rabu (31/8/2022) harga minyak jenis brent berada di US$ 96,49/barel. Sementara yang jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) harganya US$ 89,55/barel.
Mengutip dari Trade and Industry brief LPEM FEB UI, harga minyak Brent untuk kontrak Oktober pada 18 Agustus lalu berada pada USD 96,59/barel, atau penurunan sebesar 18,39% dibandingkan dengan harga puncak pada Juni yang mencapai USD 118,36/barel.
Adapun harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak September berada pada USD 90,50/barel, atau penurunan 22,98% dibandingkan dengan harga puncak bulan Juni lalu.
Lonjakan harga minyak pada Maret lalu sedikit diredam dengan fakta bahwa minyak Rusia tidak sepenuhnya hilang dari pasar, melainkan diekspor dengan harga diskon ke negara lain yang tidak melakukan embargo. Selain itu, Amerika Serikat (AS) juga telah meningkatkan pasokan minyak dari cadangan mereka sebesar 1 juta barel per hari sejak Maret lalu.
Oleh karena itu, perhitungan bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite harus diperhitungkan dan bisa memberikan penjelasan yang komplit mengenai evaluasi dan perubahan yang terjadi dari sisi APBN.
Pemerintah memperkirakan bahwa setiap kenaikan USD 1/barel pada harga Indonesian Crude Price (ICP) akan diikuti kenaikan subsidi LPG sebesar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 milyar, dan beban kompensasi BBM sebesar Rp 2,65 triliun.
Dalam analisis sensitivitas RAPBN 2023 diperkirakan bahwa untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1/barel, terdapat kenaikan defisit APBN sebesar Rp 5,8 triliun.
Semakin meningginya harga minyak dunia membuat teka teki persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar kini mulai terkuak.
Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Jika harga BBM & LPG tidak naik atau subsidi tidak dikurangi nilainya mencapai Rp 698 triliun, atau kurang Rp 195,6 triliun dari perkiraan awal.
Jika pengurangan subsidi BBM terealisasi maka dampak pada inflasi tidak terhindarkan. Pada Juli 2022, inflasi IHK tercatat pada 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Juni 2022, yaitu 4,35% (yoy).
Tingginya inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga dari kelompok pangan yang mencapai 11,47%. Dengan demikian, telaah harga pangan juga sangat penting dalam melihat dampak pengurangan subsidi BBM terhadap inflasi.
Di sisi lain, Pemerintah menyebutkan bahwa harga pangan sudah relatif stabil, dengan harga beras rata-rata berada pada kisaran Rp 10.000 dan harga daging sapi, daging ayam, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah telah cenderung turun.
Pemerintah yang kiranya terlihat ketat mengawasi pergerakan harga komoditas dan minyak. Dengan mulai menurunnya harga komoditas, maka dampak positif dari windfall komoditas terhadap penerimaan negara diperkirakan akan mereda pada sisa tahun 2022 dan 2023.
Karena itu berdasarkan Trade and Industry brief LPEM FEB UI, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat penerimaan negara dari pos lainnya seperti PPN dan PPh. Inisiatif yang sudah diluncurkan untuk memperluas penerimaan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan perlu digencarkan, terutama dari sisi implementasiannya di lapangan.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa musim hujan akan datang pada bulan September mendatang. Musim penghujan akan berdampak negatif pada produksi tambang batubara.
Akan tetapi pada sisi lain pemerintah dapat meluncurkan berbagai program spesifik untuk meningkatkan pasokan beras dan bahan pokok lainnya atau mengamankan pasokan dan cadangan gandum dan kedelai, yang merupakan bahan pangan dengan harga global yang bergejolak.
Meskipun produksi dan harga pangan dunia sedang dalam momentum yang baik, namun tetap terdapat risiko tinggi karena perang Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda akan berakhir.
Dengan potensi adanya penurunan windfall penerimaan dari komoditas secara signifikan dan kebutuhan untuk memenuhi mandat defisit fiskal di bawah 3% per tahun 2023, dapat dipahami bahwa pemerintah perlu untuk melakukan efisiensi anggaran belanja, salah satunya adalah dengan reformasi subsidi BBM.
Dalam laporan itu menyebutkan langkah tersebut perlu diimbangi dengan mendorong produksi pangan domestik serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga BBM akan sangat mempengaruhi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi sangat penting.
Simulasi LPEM FEB UI menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi Rp17.000/l, Solar menjadi Rp9.000/l dan Pertalite menjadi Rp10.000/l akan menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 0,06%-0,12% dan penurunan daya beli sebesar 0,05%-0,09%.
Meskipun demikian, jika penghematan subsidi dialihkan ke sektor ekonomi lain yang produktif, pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak sebesar 0,08%-0,16%. Dengan demikian, penghematan subsidi harus dialihkan ke penambahan jaring pengaman sosial masyarakat
Pemerintah dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk menambah bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu sebagai langkah antisipasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar mulai hari ini. Penyaluran BLT akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Ada 3 jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan. Pertama adalah bantuan langsung tuna (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp 600.000. Kedua, bantuan sosial upah untuk 16 juta pekerja sebesar Rp 600.000. Ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda).
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah sekaligus tugas negara ini. Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta orang bisa segera diperoleh.
Untuk jenis bantuan langsung tunai memang diperuntukan bagi 20,65 juta penerima. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Artinya, jika diperuntukan bagi penduduk miskin ada sekitar 5,51 juta orang yang luput dari subsidi.
Bansos yang digelontorkan pemerintah cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di putaran pertama (1st round) dan putaran kedua (2nd round), dimana efeknya ditandai dengan kenaikan harga transportasi dan ongkos produksi manufaktur.
Dari bansos yang segera digulirkan pemerintah, baik Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), masa berlakunya mencapai empat bulan. Jika harga BBM dinaikkan, anggaran untuk subsidi energi memang akan mengurangi beban masyarakat miskin. Namun 'kue' subsidi ini hanya bersifat sementara.
Adapun, risiko dampak putaran ketiga (3rd round), yang mencakup kenaikan harga barang dan jasa terkait upah pekerja, diperkirakan baru akan terasa pada tahun depan. Tetapi efeknya pun tidak signifikan karena dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat dari pertumbuhan upah efek dari subsidi yang diberikan pemerintah.
Dengan demikian, penghematan subsidi harus dialihkan ke penambahan jaring pengaman social masyarakat. Selain itu, pada pelaksanaannya harus dipastikan bahwa penyaluran dana ini tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang paling terdampak.
TIM RISET CNBC INDONESIA
