Menteri ESDM: Proyek Energi Hijau Harus Transparan
Foto: ESDM
Bali, CNBCÂ Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan proyek-proyek transisi energi agar lebih akuntabel dan transparan. Pelaksanaan ini perlu mendapat dukungan dari Lembaga Audit di masing-masing negara G20.
"Lembaga Audit Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya program Net Zero Emission (NZE) secara konsisten yang akuntabel dan transparan," kata Arifin pada acara Supreme Audit Institution (SAI) 20 Summit di Bali, Selasa (30/8).
Kehadiran lembaga audit diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret. "Ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan," tegas Arifin.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia dengan mengembangkan proyek-proyek yang bankable, memasukkan faktor pendukung untuk investasi pertumbuhan hijau, merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif, hingga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga iklim investasi terbarukan yang kondusif.
"Energi baru dan terbarukan punya potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi dan penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim," ungkap Arifin.
Untuk itu, sambung Arifin, pemerintah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan berbasis prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/GSC) untuk mendukung proses transisi energi bersih.
Upaya lain yang ditawarkan Arifin adalah meningkatkan aksi kolaborasi antar kementerian dan stakeholder terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis. "Agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel," ujarnya.
PT Pertamina (Persero) pun sudah menandatangani 4 Nota Kesepahaman dengan pihak swasta. Diantaranya PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Pertamina EP dan Japan Oil Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), PT Jababeka Infrastruktur, dan Pondera Development BV.
Ia berharap semua pihak terkait dapat membantu pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki peta jalan (road map) untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi,
[Gambas:Video CNBC]
Menteri ESDM Ungkap Peluang dan Tantangan RI Perbesar EBT
(ras/ras)
