Gegara BBM, Sri Mulyani Sebut Jurang Si Kaya & Miskin Melebar
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana jumbo subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp 502,4 triliun telah membuat kesenjangan makin tinggi saat ini.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya, Selasa (30/8/2022).
"Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5%subsidi Solar dan 20% subsidi Pertalite. Ini akan mengakibatkan kesenjangan makin tinggi dalam masyarakat kita," jelas Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan, serta yang memang membutuhkan bantuan.
Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi, kata bendahara negara itu akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat.
"Upaya tersebut dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencari paduan kebijakan yang optimal untuk mencapai keseimbangan tujuan," tutur Sri Mulyani.
Tujuan yang dimaksud yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN.
Pekan lalu, Sri Mulyani membeberkan, anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 502,4 triliun adalah jumlah yang sangat besar jika dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Misalnya saja untuk sekolah dasar (SD), anggaran jumbo tersebut setara dengan pembangunan sekolah dasar sebanyak 227.886 dengan biaya per SD sebesar Rp 2,19 miliar, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.
Kemudian, jika anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan rumah sakit, pembangunannya bisa mencapai 3.333 rumah sakit. Hitungan tersebut berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun satu rumah sakit kelas menengah senilai Rp 150 miliar.
Selain itu, anggaran tersebut juga setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp 142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.
"Kalau kita bikin ruas tol, ada 3.500 km. mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya, bahkan di luar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (26/8/2022).
(cap/mij)